SAMARINDA, Rilismedia.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta tidak mengalihkan beban kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Penyelesaian kewajiban anggaran tahun sebelumnya harus menjadi prioritas agar tidak semakin mempersempit ruang fiskal daerah.
Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Dr. Sani Bin Husain. Dia mengingatkan, kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tekanan menuntut pemerintah lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran tahun mendatang.
Menurutnya, kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan harus segera dipetakan dan dituntaskan. Jangan sampai persoalan tersebut terus bergeser dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya, sementara kebutuhan pembiayaan pelayanan publik semakin besar.
“Kami meminta Pemkot agar fokus melunasi hutang-hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga secepat mungkin. Jangan biarkan beban ini dipindahkan begitu saja ke APBD 2027, karena APBD mendatang itu sangat terbatas di tengah tekanan fiskal saat ini,” ujar Sani dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Dia menilai, APBD semestinya memberikan ruang yang cukup bagi pembiayaan program-program prioritas masyarakat. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga bantuan sosial.
Namun, apabila anggaran terserap untuk menutup kewajiban pembayaran yang tertunda, kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan berpotensi ikut tergerus.
“Kalau hutang lama tidak segera diselesaikan, Pemkot akan kesulitan menjalankan program-program unggulan. Warga Samarinda yang akhirnya dirugikan,” tegasnya.
Sani juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mengelola kewajiban keuangan daerah. Menurutnya, Pemkot perlu menyusun daftar utang dan kewajiban kepada pihak ketiga secara terperinci, termasuk nilai, dasar pembayaran, serta tahapan penyelesaiannya.
Langkah tersebut dinilai penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Masyarakat pun berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengelola keuangan daerah, termasuk menyelesaikan kewajiban yang belum tertunaikan.
Di sisi lain, penyusunan APBD 2027 harus mempertimbangkan kemampuan riil keuangan daerah. Pemerintah tidak cukup hanya merancang program baru, tetapi juga harus memastikan seluruh kewajiban yang telah timbul memiliki skema penyelesaian yang jelas dan terukur.
“Kita ingin keuangan Kota Samarinda sehat, terukur, dan tidak selalu menanggung beban warisan hutang dari tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin Wali Kota Samarinda mampu menyusun rencana terbaik untuk menyelesaikan kewajiban kita semua,” tutupnya.
