TENGGARONG, Rilismedia.co – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak menindaklanjuti laporan mengenai anak terlantar di Kecamatan Sangasanga. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memastikan anak tersebut tetap memperoleh hak pendidikan dan kesempatan menjalani kehidupan yang lebih layak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti, mengatakan pihaknya telah meminta staf turun melakukan pendampingan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang dihadapi anak tersebut.
Langkah awal itu diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya sebelum menentukan bentuk bantuan maupun intervensi sosial yang sesuai dengan kebutuhan anak.
“Kemarin sore itu saya mendapat ada kasus anak terlantar di Sangasanga. Mendengar laporan itu, saya kemudian meminta staf untuk melakukan pendampingan, membantu dan mengidentifikasi akar persoalan,” ujarnya usai menghadiri Upacara Hari Pahlawan 10 November di Kantor Bupati Kukar, Selasa (10/11).
Rinda menjelaskan, penanganan persoalan sosial tidak bisa hanya mengandalkan pemberian bantuan secara langsung. Diperlukan asesmen untuk mengetahui latar belakang persoalan, kondisi keluarga, serta kebutuhan anak agar penanganan yang diberikan tidak berhenti pada bantuan sementara.
“Saya segera minta untuk melakukan upaya pertolongan. Bantuan sosial itu kan harus dilakukan dengan asesmen awal untuk mengidentifikasi masalah itu seperti apa,” katanya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Dinsos Kukar adalah keberlanjutan pendidikan. Rinda berharap kondisi sosial yang dialami anak tersebut tidak sampai membuatnya kehilangan kesempatan untuk bersekolah.
“Paling tidak si anak terlantar ini bisa tetap sekolah. Dia bisa tetap melanjutkan hidupnya dengan baik dan pada akhirnya melalui pendidikan itu bisa melakukan proses keluar dari desil di bawah,” jelasnya.
Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Karena itu, pemenuhan akses pendidikan harus menjadi bagian dari penanganan persoalan anak terlantar.
“Nah, pendidikan itu kan salah satu upaya kita untuk kemudian keluar dari jalur kemiskinan,” pungkas Rinda.
Upaya tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak dasar yang harus dipenuhi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah, mengatur hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan. Sementara itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Di Kukar sendiri, penanganan anak terlantar juga dilakukan melalui sejumlah program perlindungan sosial. Berdasarkan informasi Dinsos Kukar pada Mei 2026, bantuan permakanan telah disalurkan kepada kelompok penerima manfaat di Kecamatan Sangasanga, termasuk dua anak terlantar.
Program bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun, untuk kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pendampingan dan identifikasi kondisi penerima tetap diperlukan agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Selain mengoptimalkan peran pemerintah, Rinda juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Menurutnya, persoalan sosial merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar diharapkan dapat berkontribusi membantu masyarakat yang menghadapi kerentanan sosial.
Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting agar penanganan persoalan sosial tidak hanya bersifat responsif ketika kasus muncul, tetapi juga mampu memberikan pendampingan berkelanjutan.
Melalui langkah tersebut, Dinsos Kukar berharap anak-anak yang menghadapi persoalan sosial tetap mendapatkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kesempatan mengakses pendidikan. Dengan demikian, kondisi keterbatasan ekonomi maupun persoalan keluarga tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
