BUTON SELATAN — Penanganan kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan seorang perempuan di Kecamatan Batauga menuai sorotan serius. Perbedaan mencolok antara kronologi versi korban dan kesimpulan penyidik memunculkan pertanyaan soal penerapan pasal dalam perkara ini.
Seorang perempuan berinisial WA (46), warga Desa Lampanairi, melaporkan dugaan pengancaman yang dialaminya ke Polsek Batauga pada 3 Februari 2026. Namun, setelah hampir dua bulan, laporan tersebut justru dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana “memasuki pekarangan tanpa izin”.
Versi Korban: Didobrak, Diancam Parang, dan Teriakan “Akan Dibunuh”
Pihak korban menyebut peristiwa terjadi pada Sabtu malam, 1 Februari 2026, di rumahnya di Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga.
Menurut keterangan yang disampaikan, sekelompok orang tak dikenal datang dengan mengenakan penutup kepala. Mereka diduga melakukan pendobrakan pintu hingga masuk ke dalam rumah.
Korban juga menyebut para pelaku membawa senjata tajam berupa parang dan melontarkan ancaman pembunuhan.
“Sekelompok oknum melakukan pendobrakan pintu hingga masuk ke dalam rumah dan membawa parang panjang serta berteriak akan kubunuh,” ungkap pihak korban.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Namun, korban mengaku terkejut ketika pada 13 April 2026, laporan yang awalnya terkait pengancaman pembunuhan justru berubah menjadi perkara memasuki pekarangan rumah.
“Setelah dua bulan kami menunggu, laporan kami dirubah menjadi masuk di pekarangan rumah, dengan alasan tindak pidana pengancaman pembunuhan tidak memenuhi unsur pidana,” tegasnya.
Korban juga mengklaim bahwa para terduga pelaku sebelumnya telah mengakui perbuatannya.
Versi Polisi: Tidak Penuhi Unsur Pidana
Sementara itu, pihak Humas Polres Buton menjelaskan bahwa laporan tersebut telah melalui proses penyelidikan dan gelar perkara di Satreskrim pada 6 April 2026.
Dalam keterangannya, polisi menyebut peristiwa yang ditangani terjadi pada 13 April 2026 sekitar pukul 14.38 WITA, yang bermula dari aksi pelemparan rumah warga oleh orang tak dikenal.
Pelaku kemudian dikejar warga hingga masuk ke dalam pekarangan rumah pelapor. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pengancaman, melainkan masuk dalam kategori memasuki pekarangan tanpa izin.
“Dalam gelar perkara yang dilakukan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana, berdasarkan kesepakatan bersama bahwa ini masuk dalam tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan,” jelas Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Sunarton.
Polisi juga menegaskan bahwa narasi pasal pengancaman yang beredar di media sosial tidak tepat.
Analisis Pasal: Dari Ancaman Nyawa ke Pelanggaran Ringan?
Perbedaan dua versi ini tidak hanya soal kronologi, tetapi juga berdampak langsung pada penerapan pasal hukum.
Jika merujuk pada hasil gelar perkara, penyidik menggunakan pendekatan Pasal 167 KUHP, yang mengatur tentang masuk pekarangan tanpa izin. Pasal ini umumnya digunakan untuk peristiwa tanpa unsur kekerasan atau ancaman serius.
Namun, jika mengacu pada kronologi yang disampaikan korban, terdapat sejumlah unsur yang secara hukum berpotensi masuk kategori tindak pidana lebih berat, antara lain:
- Pendobrakan pintu atau masuk secara paksa, yang dapat mengarah pada Pasal 167 ayat (2) KUHP.
- Adanya ancaman kekerasan atau ancaman pembunuhan, yang bisa dikaitkan dengan Pasal 335 KUHP.
- Penggunaan senjata tajam berupa parang, yang berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
Dalam praktik hukum, kombinasi antara masuk secara paksa, membawa senjata tajam, dan melontarkan ancaman pembunuhan umumnya dikategorikan sebagai peristiwa dengan tingkat keseriusan lebih tinggi dibanding sekadar pelanggaran pekarangan.
Titik Krusial: Unsur yang Dianggap Tidak Terpenuhi
Perbedaan ini membuka ruang pertanyaan: apakah unsur-unsur seperti ancaman, penggunaan senjata, dan kekerasan tidak dianggap cukup bukti oleh penyidik, ataukah terjadi perbedaan penilaian terhadap fakta di lapangan.
Jika unsur ancaman dan kekerasan tidak dapat dibuktikan, maka penerapan pasal ringan menjadi relevan. Namun sebaliknya, jika unsur tersebut ada dan diabaikan, maka berpotensi terjadi penurunan kualifikasi pidana.
Sorotan Publik dan Harapan Korban
Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyangkut rasa keadilan korban. Terlebih, terdapat klaim bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya, yang seharusnya dapat menjadi bagian dari alat bukti dalam proses hukum.
Korban berharap ada peninjauan ulang terhadap penanganan perkara yang mereka nilai tidak sesuai dengan fakta yang dialami.
Sementara itu, hingga kini belum ada penjelasan lanjutan dari pihak kepolisian terkait perbedaan signifikan antara kronologi korban dan hasil gelar perkara. Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan ketelitian dalam proses penegakan hukum, terutama ketika menyangkut dugaan ancaman terhadap keselamatan jiwa.
