SAMARINDA, Rilismedia.co – Sebanyak 54 warga Perumahan Prambanan Mansion di Jalan Jakarta, Kelurahan Loa Bakung, Samarinda, menghadapi ketidakpastian atas dokumen kepemilikan tanah mereka. Persoalan yang semula merupakan hubungan pembayaran antara developer dan pemilik tanah sebelumnya kini merembet kepada warga yang mengaku telah menyelesaikan kewajiban pembelian rumah.
Pangkal persoalan diduga berkaitan dengan kewajiban pembayaran developer kepada keluarga pemilik tanah, HT. Setelah HT meninggal dunia pada 2021, persoalan tersebut berlanjut dan kini diperjuangkan ahli warisnya, Fuad Fakhrudin.
Fuad yang juga merupakan Anggota DPRD Kaltim menganggap masih ada hak keluarganya yang belum dipenuhi developer. Sebaliknya, warga merasa tidak seharusnya diminta menanggung kembali kewajiban pembayaran yang menjadi tanggung jawab pihak pengembang.
Persoalan semakin rumit ketika warga hendak meningkatkan status dokumen kepemilikan tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Proses administrasi tersebut disebut tertahan setelah pihak kelurahan menerima surat dari kuasa hukum Fuad.
Ketua RT 004 Loa Bakung, Bambang Bayu Murti, menegaskan warga tidak memiliki persoalan pembayaran dengan developer. Menurutnya, transaksi antara warga dan pengembang telah diselesaikan melalui pembelian tunai maupun fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Jadi sebenarnya pokok perkaranya itu, bahwa warga tidak mempunyai masalah hukum ini. Justru yang jadi permasalahan itu adalah developer dengan pemilik tanah,” kata Bambang.

Ia mempertanyakan alasan ahli waris meminta pembayaran langsung kepada warga. Sebab, warga merasa sudah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan ketika membeli rumah.Bambang juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang pernah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, developer disebut telah membayarkan sekitar Rp2 miliar dari total kewajiban yang nilainya diperkirakan mencapai Rp16,5 miliar.
Angka tersebut, kata dia, seharusnya menjadi persoalan yang diselesaikan antara ahli waris dan developer, bukan dibebankan kembali kepada masyarakat.
“Harapannya harusnya itu dari mereka ke developer, bukan ke kami sebagai warga masyarakat. Sedangkan kami kan sudah clear antara kami sama developer,” ujarnya.
Di tengah konflik pembayaran tersebut, warga menghadapi persoalan lain yang tidak kalah penting. Mereka mengaku kesulitan memperoleh pelayanan administrasi di kelurahan untuk proses peningkatan status dokumen kepemilikan tanah.
Bambang menyebut, pelayanan tersebut dihentikan sementara setelah kelurahan menerima surat dari kuasa hukum Fuad. Dalam surat itu, menurut penjelasan yang diterimanya, terdapat permintaan agar proses administrasi ditahan karena masih ada persoalan pembayaran.
Usai melakukan mediasi di Kantor Kelurahan Loa Bakung, Bambang mengaku tidak pernah diperlihatkan isi surat tersebut meskipun telah memintanya kepada pihak kelurahan.
“Saya sudah minta, minta dong, aku mau lihat. Oh, tidak dibolehin,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan keputusan menahan pelayanan hanya berdasarkan surat dari kuasa hukum, terlebih menurut keterangannya belum ada gugatan maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak warga.
“Normatifnya dari pihak kelurahan sendiri tidak bisa serta-merta hanya dapat surat itu langsung hold. Tanpa adanya surat putusan atau gugatan dan sebagainya,” tegas Bambang.
Menurutnya, warga tidak sedang meminta kelurahan menentukan siapa yang menang dalam sengketa antara developer dan ahli waris. Mereka hanya menginginkan pelayanan administrasi tetap berjalan sesuai ketentuan.
Bambang juga menyebut persoalan tersebut sudah disampaikan secara tertulis oleh warga hingga kemudian difasilitasi untuk melakukan mediasi dengan pihak ahli waris.
Ia berharap pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat bersikap terbuka dan memberikan kejelasan mengenai posisi administrasi warga.
“Harapan kami dari pihak kelurahan, kecamatan, BPN itu open-lah. Tapi BPN sih tidak ada masalah. Yang masalah hari ini sebenarnya kelurahan,” katanya.
Persoalan antara warga dan ahli waris ternyata bukan baru berlangsung beberapa bulan terakhir. Bambang menyebut pembangunan perumahan dimulai sekitar 2012. Namun, ketegangan mulai dirasakan warga setelah Haji Tamrin meninggal dunia pada 2021.
Pada 2023, warga bahkan mengaku pernah mengalami pemortalan akses menuju perumahan.
Selain itu, Bambang mengungkapkan adanya peringatan dalam grup komunikasi warga yang menurutnya berisi ancaman kewajiban pembayaran Rp3 juta per kavling setiap bulan apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan.
Jika dihitung selama setahun, nilainya mencapai Rp36 juta per kavling. Bambang menyebut peringatan tersebut membuat warga merasa tertekan. Terlebih, mereka menganggap telah menyelesaikan transaksi pembelian rumah kepada developer dan masih menjalankan kewajiban cicilan KPR.
“Namanya yang tinggal di situ kena intimidasi semua,” ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan warga justru menjadi pihak yang paling dirugikan apabila diminta membayar kembali kepada ahli waris.
“Katanya dia korban, kami korban juga. Kami double nanti disuruh bayar,” kata Bambang.
Menurut Bambang, dalam pertemuan sebelumnya juga terdapat informasi mengenai sejumlah kavling yang telah diserahkan kepada pihak ahli waris. Ia menduga penyerahan tersebut merupakan bagian dari penyelesaian kewajiban developer. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah maupun mekanisme penyerahannya.
Di sisi lain, Fuad Fakhrudin memiliki pandangan berbeda. Ia menilai persoalan tersebut berawal dari wanprestasi developer yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada ahli waris pemilik tanah.
Fuad menyebut pihaknya telah melaporkan developer dan menyatakan pihak yang dilaporkan tersebut sudah ditahan. Namun, status perkara dan dasar penahanan tersebut masih memerlukan konfirmasi tersendiri.
Terkait warga yang ingin meningkatkan status SHGB menjadi SHM, Fuad berpendapat masih terdapat hak ahli waris atas tanah yang belum dibayarkan.
Menurutnya, warga tidak bisa menganggap seluruh persoalan telah selesai hanya karena sudah melakukan transaksi dengan developer. Sebab, dalam pandangannya, terdapat kewajiban kepada pemilik tanah sebelumnya yang belum dipenuhi.

Meski demikian, Fuad mengklaim pihak ahli waris telah menawarkan solusi agar warga tidak perlu menanggung seluruh pembayaran.“Kita sudah memberikan solusi ke warga bahwa tidak harus seluruhnya membayar. Kita bayar lima puluh persen, lima puluh persen. Anggaplah harga tanah satu juta atau dua juta. Kalau dua juta, ya bayar satu juta,” jelas Fuad.
Ia juga membuka ruang negosiasi apabila warga masih keberatan dengan tawaran tersebut.
Fuad menyebut ahli waris bahkan telah memberikan tenggat waktu hingga 2031 untuk menyelesaikan persoalan pembayaran.
“Kalaupun masih keberatan, negosiasilah sama kami sebagai ahli waris. Terkait waktu kan kita panjang, kasih waktu sampai 2031. Ya kurang baik apa kita,” ujarnya.
Fuad juga mengklaim telah melakukan pertemuan dengan warga sebanyak lima kali. Namun, ia menyayangkan sikap warga yang menurutnya tetap ingin meningkatkan status sertifikat tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan dengan ahli waris.
Salah satu hal yang menjadi dasar keberatan Fuad adalah keberadaan dokumen induk tanah yang menurut pengakuannya kini berada dalam penguasaan pihak ahli waris.
Ia menyebut dokumen tersebut meliputi Akta Jual Beli (AJB) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diserahkan developer kepada pihaknya.
Bagi Fuad, keberadaan dokumen tersebut menunjukkan developer belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada keluarga pemilik tanah.
“Sedangkan tanah itu yang sekarang mereka klaim sudah membeli, surat induknya di tangan saya. Dan itu lengkap, ada AJB-nya, ada PPJB-nya di tangan kami, sudah diserahkan oleh developer. Bentuk bahwa dia tidak bisa membayar utang ke kita, artinya tidak bisa melunasi kewajibannya,” ungkapnya.
Fuad mempertanyakan apakah pihak ahli waris tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran yang menurutnya masih menjadi kewajiban developer.
“Kita juga tidak bebankan penuh kok ke warga. Dan kita pertemuan buka sekali dua kali, sudah lima kali kita pertemuan,” tambahnya.
Dua keterangan tersebut memperlihatkan persoalan mendasar yang belum menemukan titik temu. Warga berpegang pada transaksi pembelian rumah dengan developer, sedangkan ahli waris menuntut pemenuhan hak atas tanah yang menurut mereka belum dibayarkan.
Bagi 54 warga Prambanan Mansion, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang memiliki piutang atau siapa yang belum memenuhi kewajiban. Mereka mempertaruhkan kepastian atas rumah yang telah dibeli dan ditempati selama bertahun-tahun.
Bambang berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai. Namun, warga juga menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila hak-hak mereka terus dipersoalkan.
“Harapannya sih selesai dengan damai. Kalau memang dia mau jalur hukum, ya silakan. Dia punya hak, kami juga punya hak untuk membela diri kami sendiri,” pungkasnya.






