SAMARINDA — Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Kalimantan Timur resmi dikukuhkan dan dilantik di Gedung Bahimung, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Kamis, 20 Agustus 2026.
Prosesi pengukuhan dan pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia (DPP PJI), Hartanto Boechori. Pelantikan ini menandai dimulainya kepengurusan DPD PJI Kaltim di bawah kepemimpinan Jerison Togelang.
Dalam struktur kepengurusan yang dikukuhkan, Jerison Togelang dipercaya sebagai Ketua DPD PJI Kaltim, Tommy Simanjuntak sebagai Sekretaris, dan Hanafi sebagai Bendahara.
Pelantikan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, unsur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai organisasi lainnya. Rangkaian acara diawali dengan penyambutan Ketua Umum PJI, pembacaan Kode Etik Jurnalistik, dan pengarahan Ketua Umum PJI.
Kewenangan pelaksanaan prosesi kemudian diserahkan kepada Ketua Umum DPP PJI untuk mengukuhkan dan melantik pengurus DPD PJI Kaltim.
Dalam arahannya, Hartanto menegaskan PJI tidak sekadar menjadi wadah organisasi bagi jurnalis. Menurut dia, organisasi juga memiliki tanggung jawab membina anggota dan mendorong kemajuan kehidupan pers di Indonesia.
Ia meminta jurnalis menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam menjalankan profesi. Kode etik, kata Hartanto, tidak berhenti pada pembacaan dalam kegiatan organisasi, tetapi harus diterapkan dalam setiap kerja jurnalistik.
“Tadi kita sudah dengarkan pembacaan Kode Etik Jurnalistik. Kode etik itu bukan hanya sekadar untuk dibaca, bukan hanya sekadar untuk didengarkan, tetapi untuk dijalankan,” ujar Hartanto.
Hartanto juga menyoroti pentingnya verifikasi dan konfirmasi sebelum informasi dipublikasikan. Ia mengingatkan jurnalis agar tidak menyamakan kerja jurnalistik dengan aktivitas penyebaran informasi melalui media sosial.
Menurut dia, wartawan memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyampaikannya kepada publik.
“Pers wajib untuk cek and recheck,” tegasnya.
Selain persoalan etika, Hartanto menekankan independensi pers. Ia mengatakan media harus tetap berada pada posisi independen agar masyarakat mendapatkan informasi secara objektif.
“Pers itu harus independen. Kalau pers dicampuri oleh pemerintah, yang merugi adalah masyarakat sendiri,” katanya.
Hartanto juga meminta para pemangku kepentingan memahami mekanisme penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Jika muncul persoalan terhadap suatu pemberitaan, kata dia, koordinasi dengan Dewan Pers maupun organisasi wartawan dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Hartanto, mekanisme tersebut penting untuk menjaga hubungan antara insan pers, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Ia mengatakan PJI akan terus membina anggotanya agar mampu menjalankan profesi secara profesional dan bertanggung jawab.
“PJI memang berupaya, mungkin bukan terbaik, tapi PJI berupaya untuk menjadi yang terbaik dan PJI akan berupaya untuk membina anggotanya,” ungkapnya.
Setelah prosesi pengukuhan selesai, kewenangan pelaksanaan acara diserahkan kepada Ketua DPD PJI Kaltim, Jerison Togelang.
Dalam sambutannya, Jerison menyampaikan komitmen pengurus baru untuk menjalankan organisasi dengan berpegang pada aturan dan kode etik profesi jurnalistik.
“Saya dan pengurus atau jajaran PJI Kalimantan Timur yang baru saja dilantik tentunya kami akan satu garis komando,” ucapnya.
Jerison menegaskan kepengurusan DPD PJI Kaltim akan tunduk dan taat terhadap aturan yang menjadi landasan organisasi serta ketentuan yang melekat pada profesi jurnalis.
Ia juga mengajak seluruh pengurus membangun semangat bersama dalam menjalankan tugas jurnalistik. Para jurnalis didorong untuk mengangkat berbagai capaian dan perkembangan positif di Kalimantan Timur, namun tetap mempertahankan sikap kritis terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
“Bukan berarti kita tidak harus kritis,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan DPD PJI Kaltim, Syaifudin, mengatakan pelantikan sempat mengalami penundaan sebanyak dua kali.
Menurut dia, kondisi ekonomi dan politik yang berkembang turut memengaruhi kesiapan pelaksanaan kegiatan.
Syaifudin menyampaikan permohonan maaf kepada para tamu undangan dan seluruh pihak yang hadir atas berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan. Ia sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, hingga pelantikan dapat terlaksana.
“Pelantikan DPD PJI Kaltim sesaat lagi akan segera kita laksanakan,” ujar Syaifudin dalam sambutannya.
Usai seluruh prosesi pengukuhan dan pelantikan, acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Ketua Umum DPP PJI kepada tamu VVIP.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng untuk memperingati hari lahir ke-28 Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI).
Peringatan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan organisasi sekaligus memperkuat kebersamaan dan komitmen PJI dalam membangun kehidupan pers yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru, DPD PJI Kaltim di bawah kepemimpinan Jerison Togelang diharapkan mampu mengonsolidasikan organisasi dan meningkatkan kontribusi jurnalis dalam menyampaikan informasi berkualitas kepada masyarakat Kalimantan Timur.
