TENGGARONG, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memilih memperketat belanja daerah di tengah tekanan fiskal. Sejumlah komponen anggaran dipangkas dan disesuaikan, tetapi total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 tetap dipertahankan di kisaran Rp7,9 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan efisiensi menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga struktur APBD sekaligus menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan daerah.
“Efisiensi yang didasari adanya beberapa regulasi, termasuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan bahwa kita harus mengefisienkan perjalanan dinas hanya menjadi 50 persen,” ujar Sunggono belum lama ini.
Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah memang mendorong penghematan belanja daerah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengatur efisiensi belanja APBN dan APBD, yang kemudian ditindaklanjuti Kemendagri melalui kebijakan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Salah satu poinnya adalah pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen di seluruh perangkat daerah.
Namun, efisiensi di Kukar tidak hanya menyentuh perjalanan dinas. Sunggono menyebut belanja penunjang, operasional hingga kendaraan dinas turut menjadi bagian dari penyesuaian.
“Kemudian belanja penunjang, belanja operasional, termasuk belanja untuk kendaraan dinas dan sebagainya,” katanya.
Menurut Sunggono, jika seluruh komponen tersebut dihitung secara akumulatif, nilai efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah mencapai lebih dari Rp100 miliar. Angka tersebut kemudian disesuaikan dalam struktur anggaran melalui pembahasan perubahan APBD.
Di sisi lain, ruang fiskal Kukar juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan tambahan. APBD murni 2026 sebelumnya ditetapkan dengan belanja daerah sekitar Rp7,216 triliun, pendapatan Rp6,726 triliun dan pembiayaan netto Rp490 miliar. (JDIH Kutai Kartanegara)
Dalam pembahasan APBD Perubahan, pemerintah daerah kemudian memasukkan rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah dengan nilai lebih dari Rp800 miliar. Sunggono menegaskan, tambahan pembiayaan tersebut tidak otomatis membuat total APBD menembus Rp8 triliun.
“Langkah efisiensi sudah kita lakukan. Makanya anggarannya, meskipun ada masukan angka pinjaman Rp800 miliar lebih, tetap di angka Rp7,9 triliun,” katanya.
Ia menegaskan angka APBD tersebut masih berada di bawah Rp8 triliun, meski mengalami peningkatan dibanding APBD murni.
“Nggak sampai Rp8 triliun. Meskipun APBD murni kita kemarin diketuk di angka Rp7,2 triliun,” ujarnya.
Program Prioritas Ikut Disesuaikan
Konsekuensi efisiensi juga mulai terasa pada sejumlah program pemerintah daerah. Salah satunya Program RT-Ku Terbaik yang menjadi salah satu program unggulan Kukar Idaman Terbaik.
Sunggono mengatakan penyesuaian terhadap program dilakukan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan, kemampuan anggaran, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kukar.
“Ya, itu kan disesuaikan dengan waktu realisasi dan juga saran serta masukan dari yang terhormat anggota DPRD Kukar. Oleh karena itu, kita sesuaikan,” jelasnya.
Program RT-Ku Terbaik sendiri dirancang sebagai skema pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat rukun tetangga. Dalam Peraturan Bupati Kukar Nomor 10 Tahun 2026, program tersebut diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kapasitas pemuda dan kelompok rentan. Regulasi itu menetapkan bantuan setiap RT minimal Rp150 juta. (JDIH Kutai Kartanegara)
Pada awal 2026, Pemkab Kukar memang menyiapkan bantuan Rp150 juta bagi setiap RT. Dengan jumlah 3.134 RT, total alokasi program tersebut mencapai sekitar Rp470,1 miliar.
Namun, kondisi fiskal kemudian membuat pelaksanaannya disesuaikan. Sejumlah pemberitaan pada awal Oktober 2026 menyebut besaran anggaran yang akan direalisasikan pada tahun berjalan tidak lagi sama dengan pagu awal, dengan pelaksanaan diarahkan berdasarkan kebutuhan dan waktu yang tersisa.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi APBD tidak hanya berhenti pada belanja birokrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap ritme pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Meski demikian, Pemkab Kukar menegaskan program prioritas tetap dijalankan dengan prinsip money follow program, yakni pembiayaan mengikuti program dan target yang hendak dicapai, bukan semata-mata mengejar besaran anggaran.
Dengan APBD yang kini berada di kisaran Rp7,9 triliun, tantangan Pemkab Kukar bukan hanya menjaga angka anggaran tetap terkendali. Pemerintah juga dituntut memastikan efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
