TENGGARONG, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi dilema dalam menjaga ruang fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi. Di satu sisi, belanja birokrasi dipangkas; di sisi lain, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap berjalan.
Salah satu program yang ikut berada dalam ruang penyesuaian tersebut adalah RT-Ku Terbaik, program berbasis rukun tetangga yang pada 2026 dialokasikan Rp150 juta untuk setiap RT.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan pemerintah daerah telah melakukan efisiensi pada berbagai komponen belanja. Akumulasi penghematan tersebut disebut mencapai lebih dari Rp100 miliar.
“Efisiensi yang didasari adanya beberapa regulasi, termasuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan bahwa kita harus mengefisienkan perjalanan dinas hanya menjadi 50 persen,” ujar Sunggono usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Bupati Kukar, Kamis (1/10).
Selain perjalanan dinas, efisiensi juga menyasar belanja penunjang, operasional hingga kendaraan dinas.
“Kemudian belanja penunjang, belanja operasional, termasuk belanja untuk kendaraan dinas dan sebagainya,” katanya.
Namun, pemerintah daerah tidak hanya memangkas belanja birokrasi. Sejumlah program juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan waktu pelaksanaannya.
Termasuk Program RT-Ku Terbaik.
“Ya, itu kan disesuaikan dengan waktu realisasi dan juga saran serta masukan dari yang terhormat anggota DPRD Kukar. Oleh karena itu, kita sesuaikan,” jelas Sunggono.
Program Rp470,1 Miliar
RT-Ku Terbaik bukan sekadar bantuan operasional untuk pengurus RT. Program tersebut merupakan salah satu program strategis daerah yang dirancang untuk mendorong pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan RT.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kukar Nomor 10 Tahun 2026, program tersebut mengatur berbagai bidang kegiatan, mulai dari ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur hingga operasional RT. Regulasi itu juga mengatur evaluasi program setiap enam bulan untuk menilai pelaksanaan, hambatan, hasil dan efektivitasnya.
Pada 2026, Pemkab Kukar mengalokasikan Rp150 juta bagi setiap RT. Dengan total 3.134 RT yang tersebar di 20 kecamatan, 193 desa dan 44 kelurahan, nilai keseluruhan bantuan mencapai sekitar Rp470,1 miliar. Penyaluran bantuan tersebut mulai dilakukan pada akhir Februari 2026.
Besarnya anggaran membuat RT-Ku Terbaik menjadi salah satu program yang cukup signifikan dalam struktur kebijakan pembangunan berbasis masyarakat.
Namun, penggunaan dana tersebut tidak semata-mata untuk pembangunan fisik.
Program itu mencakup ketahanan sosial, seperti bantuan bagi warga miskin, warga sakit yang tidak mampu, ibu bersalin tidak mampu, santunan anak yatim dan warga meninggal, hingga penanganan kondisi darurat dan bencana.
Dana juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial-keagamaan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Pada sektor pemberdayaan, RT dapat mengusulkan kegiatan pelatihan keterampilan dan pengelolaan keuangan, pemberdayaan perempuan dan pemuda, kelompok seni budaya dan adat, kelompok keagamaan, hingga dukungan internet RT.
Sementara untuk infrastruktur, program mencakup antara lain penyediaan air bersih sederhana, rehabilitasi ringan rumah tidak layak huni, penerangan jalan lingkungan, pos keamanan serta perbaikan lingkungan.
Dana juga dapat mendukung kebutuhan operasional RT, seperti CCTV lingkungan, alat pemadam kebakaran, siskamling, perangkat komputer dan printer, kendaraan operasional hingga kebutuhan pengurus RT.
Dengan cakupan tersebut, perubahan kemampuan anggaran berpotensi berpengaruh terhadap jenis kegiatan yang dapat direalisasikan di tingkat RT.
Meski pemerintah sebelumnya menetapkan bantuan Rp150 juta per RT, Perbup Nomor 10 Tahun 2026 memberikan ruang penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Artinya, besaran anggaran program harus tetap mengikuti kondisi fiskal pemerintah daerah.
Hal ini menjadi relevan ketika Pemkab Kukar kini melakukan efisiensi dan pada saat yang sama memasukkan kebutuhan pembiayaan tambahan dalam APBD Perubahan 2026.
Sunggono mengatakan penyesuaian program dilakukan dengan melihat kemampuan anggaran, waktu realisasi dan hasil pembahasan bersama DPRD.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi tidak berarti seluruh program dihentikan. Pemerintah memilih melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program sesuai kapasitas fiskal yang tersedia.
Di sisi lain, evaluasi terhadap RT-Ku Terbaik memang telah diatur dalam regulasi. Evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan hasilnya dapat menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan program maupun peningkatan anggaran.
APBD Tak Tembus Rp8 Triliun
Efisiensi tersebut menjadi salah satu cara Pemkab Kukar mempertahankan postur APBD di tengah kebutuhan pembiayaan tambahan.
Sunggono menyebut, meskipun terdapat pembahasan mengenai pinjaman daerah lebih dari Rp800 miliar, total APBD Kukar tetap berada di kisaran Rp7,9 triliun.
“Langkah efisiensi sudah kita lakukan. Makanya anggarannya, meskipun ada masukan angka pinjaman Rp800 miliar lebih, tetap di angka Rp7,9 triliun,” katanya.
Ia menegaskan angka tersebut tidak sampai menembus Rp8 triliun.
“Nggak sampai Rp8 triliun. Meskipun APBD murni kita kemarin diketuk di angka Rp7,2 triliun,” ujarnya.
Dalam perkembangan pembahasan APBD Perubahan, Sunggono sebelumnya juga menjelaskan bahwa kebutuhan pinjaman jangka pendek berkaitan dengan kebutuhan arus kas daerah dan kewajiban kepada pihak ketiga.
Dengan demikian, persoalan fiskal Kukar pada 2026 bukan hanya soal berapa besar APBD yang tersedia. Pemerintah juga harus menentukan prioritas belanja di tengah kebutuhan pembayaran kewajiban, efisiensi birokrasi dan keberlanjutan program masyarakat.
Termasuk RT-Ku Terbaik yang memiliki alokasi ratusan miliar rupiah dan dirancang sebagai instrumen pembangunan dari tingkat paling bawah.
Program tersebut sejak awal memang diarahkan agar kebutuhan warga menjadi dasar usulan. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebelumnya menyebut bantuan Rp150 juta per RT diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat basis data sosial dan mengurangi kesenjangan di tingkat RT.
Karena itu, ketika efisiensi dilakukan, tantangannya bukan semata mempertahankan program tetap ada. Yang lebih penting adalah memastikan berapa anggaran yang benar-benar tersedia, kegiatan apa yang diprioritaskan dan seberapa besar manfaatnya diterima masyarakat.
Di tengah APBD yang bertahan di Rp7,9 triliun, efektivitas RT-Ku Terbaik akan menjadi salah satu ujian bagaimana Pemkab Kukar menerjemahkan kebijakan efisiensi tanpa mengurangi substansi program yang sejak awal dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat RT.
