JAKARTA — Pemerintah menyiapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai delapan program prioritas nasional.
“APBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN,” kata Purbaya dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 27 Agustus 2026.
Anggaran tersebut akan difokuskan pada delapan klaster program kerja prioritas nasional serta satu program pendukung yang mencakup 60 program kerja. Pemerintah menempatkan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama.
Besaran belanja itu meningkat dibandingkan APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Pada saat yang sama, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara 2027 mencapai Rp3.426 triliun sehingga defisit anggaran dirancang sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto.
Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Purbaya mengatakan peningkatan belanja harus diikuti perbaikan kualitas penggunaan anggaran. Pemerintah, kata dia, akan melakukan efisiensi dan refocusing agar belanja negara lebih produktif dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian serta masyarakat.
“Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat,” ujar Purbaya. Sektor pendidikan menjadi salah satu sasaran utama. Anggaran diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Di bidang kesehatan, pemerintah menekankan pemerataan layanan, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan. Program pemeriksaan kesehatan dan penguatan sistem kesehatan juga masuk dalam prioritas.
Untuk ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan penguatan sektor pertanian serta perikanan. Sementara sektor energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Pemerintah juga menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis industri nasional.
Di sisi lain, transfer ke daerah dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp735 triliun, meningkat 5,5 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
Dengan belanja negara yang menembus Rp4.000 triliun, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan tambahan anggaran tidak berhenti pada tingkat penyerapan. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan penurunan kemiskinan hingga kisaran 6–6,5 persen membuat efektivitas program menjadi ukuran penting RAPBN 2027.
Purbaya menegaskan arah kebijakan fiskal tahun depan tetap berupaya menjaga keseimbangan antara ekspansi belanja dan kesehatan APBN.
Dengan demikian, persoalan utama RAPBN 2027 bukan hanya seberapa besar anggaran yang disediakan, tetapi seberapa efektif Rp4.097,2 triliun tersebut diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
