SAMARINDA, rilismedia.co – Deklarasi nasional Dewi Pertiwi di Jakarta menjadi titik awal bagi pengurus daerah untuk menerjemahkan gerakan pemberdayaan perempuan ke dalam kerja-kerja yang lebih dekat dengan persoalan masyarakat.
Di Samarinda, gerakan tersebut akan dipimpin Fransisca Debi Oktavia. Psikolog yang dipercaya sebagai Ketua Dewi Pertiwi DPD PSI Samarinda itu membawa isu perlindungan perempuan dan anak, kesehatan mental hingga peningkatan kapasitas perempuan sebagai fokus awal organisasinya.
Dewi Pertiwi resmi dideklarasikan dan diluncurkan di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Organisasi tersebut menjadi mitra strategis Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dengan semangat gerakan “bergerak, berdaya, dan berdampak”.
Bagi Fransisca, deklarasi bukan titik akhir. Setelah struktur terbentuk, Dewi Pertiwi Samarinda akan melakukan konsolidasi sekaligus memetakan persoalan yang dihadapi perempuan di tingkat lokal.
“Kami tidak ingin terlalu lama berhenti pada seremoni. Tahap pertama yang akan kami lakukan adalah konsolidasi organisasi sekaligus turun langsung untuk melihat kebutuhan perempuan di Samarinda,” kata Fransisca.
Menurut dia, pemetaan tersebut diperlukan agar program yang dijalankan tidak sekadar terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang akan menjadi perhatian ialah Gerakan Perempuan Berdokumen, program prioritas DPP Dewi Pertiwi. Gerakan tersebut diarahkan untuk membantu perempuan dan anak yang menghadapi persoalan dokumen kependudukan, seperti KTP, akta nikah maupun akta kelahiran anak.
Program tersebut juga telah diperkenalkan dalam rangkaian peluncuran nasional Dewi Pertiwi. Pengurus pusat menyebut gerakan ini sebagai langkah awal untuk membantu perempuan memperoleh dokumen yang dibutuhkan agar hak-haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi.
Namun, Fransisca mengatakan pelaksanaan di Samarinda akan disesuaikan dengan kondisi daerah.
Selain persoalan administrasi kependudukan, Dewi Pertiwi Samarinda akan mendorong edukasi dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kesehatan mental, peningkatan kapasitas, serta ruang yang mendorong perempuan lebih berani mengambil peran di masyarakat.
Isu perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu alasan Fransisca menempatkan pencegahan kekerasan sebagai agenda penting.
Ia menilai persoalan kekerasan tidak cukup ditangani setelah kasus terjadi. Edukasi mengenai kekerasan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, bullying hingga akses terhadap layanan bantuan dinilai perlu diperkuat sejak awal.
“Kalau saya melihat dari perspektif saya sebagai psikolog sekaligus sebagai perempuan, salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya.
Persoalan tersebut bukan tanpa dasar. Pemerintah Kota Samarinda mencatat 264 kasus kekerasan dengan 303 korban sepanjang Januari-November 2025. Data itu menjadi salah satu dasar Pemkot memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk melalui peluncuran Sistem Online Pengaduan Perempuan dan Anak (SOPPA).
Data Pemkot Samarinda yang diperbarui pada Juni 2026 juga secara khusus mencatat kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam periode 2022-2025. Data tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi hingga penelantaran.
Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada September 2026 juga menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian. Pemprov bahkan membentuk tim lintas sektor periode 2026-2029 untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan pencegahan kekerasan.
Kondisi itu, menurut Fransisca, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Peran masyarakat dan organisasi seperti Dewi Pertiwi adalah ikut memperkuat edukasi, pencegahan, literasi, serta membantu masyarakat mengetahui ke mana harus mencari pertolongan,” katanya.
Ia juga ingin isu kesehatan mental, literasi relasi sehat, edukasi mengenai batasan tubuh dan persetujuan, parenting, serta keberanian mencari pertolongan menjadi bagian dari gerakan Dewi Pertiwi Samarinda.
“Perempuan yang berdaya bukan berarti perempuan yang harus selalu kuat sendirian. Perempuan yang berdaya adalah perempuan yang tahu haknya, tahu batasnya, tahu pilihan yang dimilikinya, dan tahu ke mana harus meminta bantuan ketika membutuhkan,” ujar Fransisca.
Meski menjadi mitra strategis PSI, Fransisca menegaskan Dewi Pertiwi Samarinda ingin membuka ruang bagi perempuan dari berbagai latar belakang.
Profesional, pelaku UMKM, akademisi, ibu rumah tangga, mahasiswa, aktivis komunitas maupun perempuan dari profesi lainnya disebut dapat mengambil bagian dalam kegiatan organisasi.
“Persoalan perempuan tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja,” ujarnya.
Posisi Dewi Pertiwi sebagai mitra strategis PSI menjadi bagian yang melekat dalam identitas organisasi tersebut. Pada deklarasi nasional, Ketua Umum Dewi Pertiwi Fenty Noverita menekankan bahwa organisasi harus menjadi ruang bagi perempuan untuk saling mendukung dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep juga hadir dalam pelantikan pengurus Dewi Pertiwi periode 2026-2031 di Jakarta. Struktur nasional tersebut menempatkan Fenty Noverita sebagai Ketua Umum dan Cheryl Tanzil sebagai Sekretaris Jenderal.
Sementara di Samarinda, Fransisca membawa latar belakang profesinya sebagai psikolog ke dalam gerakan tersebut.
Ia mengaku selama menjalankan profesi banyak berhadapan dengan persoalan perempuan, anak, remaja dan keluarga. Dari pengalaman itu, ia melihat persoalan kesehatan mental kerap berkaitan dengan persoalan lain seperti relasi, kekerasan, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, pola asuh dan minimnya akses informasi.
“Saya melihat Dewi Pertiwi sebagai sebuah ruang untuk menghubungkan pengalaman profesional saya dengan kerja sosial di masyarakat,” katanya.
Ia tidak ingin posisi sebagai ketua berhenti pada jabatan struktural.
“Saya tidak ingin sekadar menjadi ketua organisasi. Saya ingin membangun organisasi yang benar-benar bisa menjadi tempat perempuan mendapatkan informasi, dukungan, kesempatan belajar, jejaring, dan keberanian untuk mengambil peran,” ujar Fransisca.
Ke depan, Dewi Pertiwi Samarinda juga akan membangun kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, dunia pendidikan, dunia usaha, profesional, media dan organisasi masyarakat.
Targetnya bukan sekadar memperbanyak kegiatan, melainkan memastikan ada perubahan yang dapat dirasakan perempuan yang terlibat.
“Ukuran organisasi bukan seberapa besar organisasinya, tetapi seberapa besar dampak yang bisa ditinggalkannya,” pungkas Fransisca.
