Samarinda, Rilismedia.co – Anggota DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, mengkritik langkah Pemerintah Kota dalam merelokasi pedagang di kawasan Pasar Sungai Dama. Menurutnya, relokasi yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan tanpa dialog intens dengan para pedagang menimbulkan tanda tanya besar.
Adnan menyoroti adanya indikasi bahwa relokasi tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan Chinatown di lokasi tersebut.
“Saya tanya langsung, apakah benar akan dibangun Chinatown? Pak Barnabas mengiakan. Jadi mungkin gara-gara itu, relokasi dipercepat. Ini menimbulkan dugaan bahwa ada kepentingan lain di balik tindakan represif ini,” ujarnya.
Ia mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk mengusir warga dari lahan yang diklaim sebagai milik pribadi. Menurutnya, jika benar itu lahan pribadi, maka penanganannya seharusnya dilakukan oleh kepolisian, bukan pemerintah kota melalui Satpol PP.
“Kalau Satpol PP turun mengusir orang dari lahan pribadi, itu di luar tupoksinya. Ini bukan urusan ketertiban umum, tapi soal sengketa kepemilikan lahan. Seharusnya diselesaikan melalui proses hukum,” jelasnya.
Adnan juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari relokasi terhadap pedagang. Ia mencontohkan bagaimana pedagang Pasar Pagi mengalami penurunan omzet hingga 70-90 persen setelah direlokasi.
“Jangan sampai mereka dipindahkan tapi tidak punya penghasilan. Ada yang sampai jualan pentol baso karena dagangannya nggak laku. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berujung pada tindakan kriminal karena terdesak kebutuhan hidup,” katanya prihatin.
Ia juga mengkritik pernyataan Pemkot yang menyebut 56 pedagang yang dipindahkan ke Pasar Dayak dalam kondisi aman. Hal itu dibantah langsung oleh perwakilan pedagang yang mengaku kesulitan membayar arisan karena dagangan tak laku.
Lebih lanjut, Adnan menyarankan agar insentif yang diberikan Pemkot lebih tepat sasaran.
“Kenapa insentif justru diberikan ke motor berebet? Yang lebih membutuhkan adalah pedagang yang direlokasi dan tidak bisa jualan. Itu yang seharusnya disubsidi, dikasih listrik gratis, bukan justru yang bukan ranah Pemkot,” tegasnya.
Adnan berharap pemerintah kota lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kebijakan, terlebih yang menyangkut masyarakat kecil. Ia juga mendorong agar DPRD dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sebagai representasi suara rakyat.
“Jangan ada kesan superior, tangan besi. Libatkan kami. Kami siap turun menjelaskan ke masyarakat jika itu memang kebijakan yang benar. Tapi jangan main eksekusi tanpa dialog,” tutupnya.
