KUTIM, Rilismedia.co — Keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam memperluas akses pelatihan bagi masyarakat maupun aparatur. Salah satu cara yang disiapkan yakni memadukan pelatihan tatap muka dengan pembelajaran melalui platform digital.
Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar H. Siburian mengatakan, pelatihan secara langsung tetap diperlukan. Namun, ketika jumlah peserta yang harus dijangkau cukup banyak, seluruh kegiatan tidak harus dilakukan melalui pertemuan tatap muka.
“Bukan berarti kita menutup untuk melakukan Bimtek secara offline. Tidak. Misalnya capaian kita harus mencapai 200 orang, tetapi kalau kita paksakan 200 mungkin anggarannya terbatas,” kata Ronny saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (29/9/26).
Menurutnya, materi yang disampaikan dalam pelatihan tatap muka dapat kembali ditempatkan dalam Learning Management System (LMS). Dengan pola tersebut, peserta yang belum mendapat kesempatan mengikuti Bimtek secara langsung tetap memiliki akses terhadap materi pembelajaran secara daring.
Dalam skema tersebut, sebagian peserta dapat mengikuti pelatihan secara langsung, sementara peserta lainnya mempelajari materi yang sama melalui platform digital. Materi yang telah tersedia juga dapat dipelajari kembali tanpa harus menunggu pelaksanaan pelatihan berikutnya.
“Modulnya nanti bisa dilekatkan di sini, sehingga yang belum ikut bisa ikut di situ. Itu membantu efisiensi sehingga tidak menjadi pemborosan,” ujarnya.
Pemanfaatan LMS tersebut sekaligus diarahkan untuk memperluas peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi kebutuhan transformasi digital. Sebelumnya, Diskominfo Staper juga mendorong pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparat desa, termasuk dalam pengelolaan sistem digital dan pembuatan website.
Ronny menegaskan, penggunaan platform pembelajaran digital tidak berarti menghilangkan pelatihan tatap muka. LMS justru diposisikan sebagai sarana pendukung agar materi yang telah disiapkan dapat menjangkau lebih banyak peserta.
Dengan pola tersebut, kebutuhan pembelajaran dapat tetap berjalan meskipun pelaksanaan pelatihan secara langsung harus menyesuaikan kemampuan anggaran. Diskominfo Staper berupaya memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk mendukung model pembelajaran tersebut.
“Pengembangan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk open source dan subdomain yang telah dimiliki, sehingga tidak membutuhkan pembiayaan besar,” tandasnya. (Dit/adv/Kutim)
