SAMARINDA, Rilismedia.co — Gangguan pada satu pembangkit merambat ke banyak pelanggan. Di Samarinda, pemadaman listrik bergilir bukan lagi sekadar persoalan lampu rumah yang padam, tetapi mulai mengusik aktivitas usaha dan produktivitas warga.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta PLN mempercepat pemulihan sistem sekaligus memperbaiki komunikasi kepada pelanggan. Menurut dia, pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang paling mudah terdampak karena sebagian aktivitas produksinya bergantung pada listrik.
“Yang paling penting sekarang bagaimana pemulihannya dipercepat. Masyarakat dan pelaku usaha sudah cukup lama merasakan dampaknya,” kata Abdul Rohim, Senin, 6 Juli 2026.
Gangguan tersebut sebelumnya sempat memunculkan dugaan persoalan pasokan energi primer. Namun PLN memastikan masalahnya bukan kekurangan batu bara. Gangguan terjadi pada salah satu unit pembangkit yang terhubung ke sistem interkoneksi Kalimantan.
Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrian Sitompul, sebelumnya mengatakan kerusakan pembangkit menurunkan pasokan ke jaringan terpusat sehingga PLN harus menerapkan manajemen beban atau pemadaman bergilir untuk menjaga stabilitas sistem.
Masalahnya, sistem kelistrikan Kalimantan Timur sudah saling terhubung. Gangguan satu pembangkit tidak berhenti di lokasi pembangkit, tetapi memengaruhi sistem yang melayani sejumlah wilayah, termasuk Samarinda.
PLN sempat menargetkan pemadaman bergilir berakhir pada Juli setelah perbaikan pembangkit rampung. Selama masa pemulihan, seluruh pembangkit yang tersedia, termasuk pembangkit berkapasitas kecil, dioptimalkan untuk menjaga pasokan.
Bagi Abdul Rohim, persoalan teknis tersebut memang berada di luar kewenangan pemerintah kota. Namun dampaknya dirasakan langsung masyarakat, sehingga percepatan pemulihan menjadi hal yang tidak bisa ditunda.
Ia juga meminta PLN lebih terbuka mengenai jadwal pemadaman. Pemberitahuan yang lebih awal dinilai dapat membantu warga dan pelaku usaha mengatur aktivitas mereka.
“Kalau memang harus bergilir, informasi sebaiknya diberikan lebih awal. Masyarakat jadi punya waktu untuk menyesuaikan kegiatan dan operasional usahanya,” ujarnya.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Pada awal Juli, pemadaman di sejumlah wilayah Samarinda dilaporkan berlangsung dalam beberapa sesi, dengan durasi sekitar tiga jam. PLN menyebut pengaturan tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan sistem selama pembangkit yang bermasalah diperbaiki.
DPRD pun kemudian menerima penjelasan langsung dari PLN. Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan target pemulihan sistem sekitar pertengahan Juli dan meminta maaf atas gangguan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, persoalan listrik Samarinda menyisakan dua pekerjaan. PLN harus memulihkan pembangkit, sementara pemerintah dan perusahaan listrik harus memastikan informasi kepada pelanggan tidak tertinggal dari gangguan yang terjadi.
Sebab bagi warga, penyebab teknis mungkin berada jauh di ruang mesin pembangkit. Tetapi dampaknya sangat dekat: usaha berhenti, pekerjaan tertunda, dan pendapatan ikut terancam ketika listrik padam.
