SAMARINDA, Rilismedia.co — Musim kemarau mulai membuka dua persoalan sekaligus di Samarinda, ancaman kebakaran hutan dan lahan serta menyusutnya ketersediaan air. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah tidak menunggu keadaan memburuk sebelum bertindak.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengatakan anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan perlu ikut memantau kondisi wilayah. Setiap perkembangan, terutama munculnya titik kebakaran dan gangguan sumber air, diminta segera dilaporkan kepada pemerintah dan BPBD.
Imbauan itu disampaikan Helmi saat pembukaan rangkaian Semarak HUT ke-81 RI di halaman Kantor DPRD Samarinda, Rabu, 26 Agustus 2026. Ia menyebut kawasan perkebunan dan permukiman menjadi titik yang perlu mendapat perhatian lebih karena kondisi lahan yang kering dapat mempercepat penjalaran api.
“Kalau ada perkembangan yang mengkhawatirkan, segera kita laporkan. Jangan sampai kebakaran membesar baru kemudian kita bergerak,” ujar Helmi.
Kekhawatiran DPRD tersebut beririsan dengan langkah Pemerintah Kota Samarinda. Sehari sebelumnya, Wali Kota Andi Harun memimpin rapat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi potensi El Niño, kekeringan dan kebakaran.
Pemkot menyebut berdasarkan proyeksi BMKG, kondisi kemarau panjang dan kering masih berpotensi berlangsung hingga akhir tahun, dengan periode puncak pada Agustus-September. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan skenario dari kondisi normal hingga kemungkinan situasi kritis.
Air Mulai Menjadi Perhatian
Ancaman kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebakaran. Ketersediaan air bersih juga mulai masuk dalam radar pemerintah.
Helmi meminta masyarakat tidak menggunakan air secara berlebihan dan menghindari penimbunan air yang tidak diperlukan. Ia menyebut kondisi sejumlah wilayah perbukitan mulai menghadapi persoalan karena sumur bor dan mata air mengalami kekeringan. Kadar klorida pada beberapa sumber air juga menjadi perhatian karena berhubungan dengan kualitas air yang diproduksi untuk masyarakat.
Pemkot Samarinda sendiri menyatakan kondisi pelayanan air secara umum masih aman. Di Palaran, misalnya, kadar klorida saat pasang disebut sekitar 102 PPM, masih di bawah angka 250 PPM yang menjadi batas perhatian pemerintah. Namun, skenario menghadapi kondisi yang lebih buruk telah disiapkan.
Pemkot juga mulai memetakan sumber air alternatif. Sumur bor dan air rawa menjadi salah satu opsi yang dikaji. Bahkan, pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan void atau lubang bekas tambang sebagai sumber air untuk kebutuhan tertentu.
Tetapi opsi itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemkot menegaskan kualitas air harus diuji secara ilmiah sebelum dimanfaatkan untuk masyarakat maupun pertanian.
Di tingkat kelurahan, tanda-tanda kesiapsiagaan juga mulai terlihat. Kelurahan Bukit Pinang, misalnya, telah mencatat dokumen sumber air dan sumur bor serta memetakan lahan rawan kebakaran. Kelurahan tersebut juga menggelar sosialisasi larangan pembakaran lahan.
Artinya, ancaman kemarau di Samarinda mulai ditangani dari beberapa sisi: menjaga pasokan air, mengawasi lahan kering dan mencegah munculnya api.
Helmi meminta masyarakat ikut mengambil bagian. Menurut dia, pencegahan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah dan petugas pemadam.
“Daerah perkebunan maupun kawasan padat penduduk harus sama-sama berhati-hati,” katanya.
Persoalannya kini bukan sekadar apakah Samarinda mengalami kekeringan. Yang diuji adalah seberapa cepat pemerintah membaca tanda-tanda sebelum kekeringan berubah menjadi krisis air dan kebakaran berubah menjadi bencana.
Dan ketika pemerintah sendiri memperkirakan kondisi kering masih dapat berlangsung hingga akhir tahun, kewaspadaan tidak cukup hanya menjadi imbauan. Skenario yang sudah disiapkan harus benar-benar sampai ke lapangan.
