Samarinda, Rilismedia.co — Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, memastikan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat maupun Komisi DPRD tetap berjalan normal selama dua pekan pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH).
Helmi menegaskan, penerapan WFH merupakan instruksi pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk di Samarinda.
“Kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, salah satunya untuk menekan penggunaan energi. Kami menjalankan sesuai arahan dari pemerintah pusat,” ujarnya, Senin.
Ia menjelaskan, selain efisiensi energi, kebijakan tersebut juga berdampak pada pengurangan biaya operasional kantor, termasuk konsumsi bahan bakar kendaraan pegawai.
Menurutnya, skema ini cukup efektif dalam mendukung upaya efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah tanpa mengorbankan kinerja lembaga.
“Pengurangan aktivitas fisik di kantor, khususnya setiap hari Jumat, terbukti bisa menekan pengeluaran tanpa menurunkan performa pelayanan,” jelasnya.
Meski demikian, Helmi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap disiplin selama menjalankan WFH. Ia menegaskan bahwa bekerja dari rumah bukan berarti hari libur.
“ASN tidak diperkenankan keluar rumah hingga jam kerja selesai. WFH bukan libur, sehingga semua pegawai harus tetap fokus dan bertanggung jawab terhadap tugasnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memastikan penerapan WFH di DPRD Samarinda tidak dilakukan secara penuh. Sejumlah agenda penting yang memerlukan kehadiran fisik tetap dilaksanakan di kantor, termasuk penerimaan tamu dinas.
“Kegiatan kantor tetap berjalan. Jika ada agenda kunjungan kerja, kami tetap menerima dan memberikan pelayanan seperti biasa,” katanya.
Melalui skema tersebut, DPRD Samarinda berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
