Rilismedia.co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pemangkasan belanja negara dilakukan untuk menutup celah penyimpangan dan potensi korupsi dalam pengelolaan APBN.
Dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab”, Kamis (19/3), ia mengungkap pemerintah telah menghemat hingga Rp 308 triliun dari belanja pemerintah pusat pada tahap awal efisiensi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” ujar Prabowo.
ICOR Tinggi, Alarm Inefisiensi
Prabowo mengaitkan langkah efisiensi ini dengan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.
Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka 6,5 lebih tinggi dibanding negara kawasan seperti Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6). Angka ini menunjukkan Indonesia membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
“Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp 3.700 triliun atau 230 miliar dollar AS. 30 persen dari itu maka 75 miliar dollar AS. Ini tidak efisien,” tuturnya.
Banyak Pos ‘Tak Produktif’ Dipangkas
Menurut Presiden, penghematan Rp 308 triliun baru langkah awal. Ia menilai masih banyak ruang efisiensi, terutama dari belanja rutin yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.
Beberapa pos yang dipangkas antara lain:
-
Biaya seremonial
-
Pengadaan alat tulis kantor
-
Rapat dan seminar di luar kantor
-
Pembelian rutin barang seperti komputer
Prabowo juga menyoroti maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh isu utama seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Dorong Pola Kerja Baru
Menghadapi potensi krisis global, pemerintah juga mulai mengkaji efisiensi dari sisi pola kerja. Prabowo menyinggung opsi kerja fleksibel, termasuk work from home (WFH).
Ia mencontohkan negara seperti Filipina dan Pakistan yang telah menerapkan pengurangan hari kerja serta sistem kerja jarak jauh.
“Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” ujarnya.
Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga keuangan negara tetap sehat, sekaligus memastikan setiap rupiah APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan yang berdampak nyata.
