SAMARINDA, Rilismedia.co — Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda menahan sejumlah program demi melunasi utang daerah hingga sekitar Rp400 miliar menuai sorotan DPRD. Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, meminta skema pembayaran yang telah disusun dijalankan secara konsisten.
Menurut Iswandi, DPRD akan mengawasi langsung proses pelunasan utang tersebut agar tidak melenceng dari rencana awal. Ia menegaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan prinsip keadilan tetap terjaga, terutama bagi kontraktor dengan nilai tagihan kecil.
“Kita kawal. Kita monitor. Jangan sampai yang sudah disampaikan berbeda dengan pelaksanaannya,” kata Iswandi.
Ia mengingatkan, prioritas pembayaran tidak boleh berubah di tengah jalan. DPRD, kata dia, tidak ingin kontraktor dengan tagihan besar justru didahulukan, sementara pelaku usaha kecil masih harus menunggu pencairan.
“Jangan sampai targetnya yang di bawah Rp100 juta, tahu-tahu yang Rp3 miliar dibayar duluan. Itu tidak adil,” ujarnya.
Untuk memastikan transparansi, Komisi II berencana memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). DPRD ingin memperoleh data rinci mengenai progres pembayaran, termasuk daftar penerima dan besaran nilai yang telah dibayarkan.
“Kita akan tanya datanya. Yang di bawah Rp100 juta siapa saja, yang Rp100 juta sampai Rp500 juta siapa, yang di atas Rp1 miliar berapa. Itu harus jelas,” kata Iswandi.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan pelunasan utang menjadi prioritas pemerintah dibanding menjalankan seluruh program pembangunan. Keputusan itu diambil setelah pendapatan daerah tidak mencapai target, terutama akibat penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, belanja wajib seperti gaji pegawai dan anggaran pendidikan tetap harus dipenuhi, sehingga menekan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah pun memilih menunda sebagian kegiatan agar tidak menambah utang baru.
Pemkot mengklaim telah menyelesaikan lebih dari separuh total kewajiban tersebut. Sisa utang ditargetkan lunas sebelum penyusunan APBD 2027 agar tidak membebani pemerintahan berikutnya.
