SAMARINDA, Rilismedia.co — Setengah dari sekitar 4.000 kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kota Samarinda belum tertangani secara optimal. Hingga pertengahan 2026, baru sekitar 2.000 orang yang rutin menjalani pengobatan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan HIV masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam menjangkau pasien agar patuh menjalani terapi.
“Masih banyak yang belum tertangani. Ini yang harus menjadi perhatian, karena pengobatan HIV itu tidak bisa terputus,” kata Ismail, Sabtu, 27 Juni 2026.
Ia mengingatkan, peningkatan kasus HIV juga akan berdampak pada beban anggaran negara. Pasalnya, terapi HIV bersifat seumur hidup, berbeda dengan penyakit lain seperti tuberkulosis yang memiliki durasi pengobatan terbatas.
Menurut Ismail, tingginya angka penularan tidak terlepas dari perilaku berisiko, seperti hubungan seksual tidak aman dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Karena itu, ia menilai upaya pencegahan harus diperkuat dari hulu.
“Pencegahan tidak cukup hanya dari sektor kesehatan. Harus masuk ke pendidikan dan melibatkan peran masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL) sebagai salah satu faktor dominan dalam penularan HIV di Samarinda. Kondisi ini, kata dia, perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Sebagai langkah intervensi, Ismail mengusulkan pembentukan fasilitas rehabilitasi bagi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Menurut dia, pendekatan tersebut dapat menjadi ruang pembinaan sekaligus pendampingan pengobatan.
“Rehabilitasi bisa jadi tempat pembinaan dan pengobatan, agar tidak memperluas risiko penularan,” kata dia.
Meski demikian, Ismail menekankan pentingnya menghindari stigma terhadap orang dengan HIV. Ia meminta masyarakat tetap memberikan dukungan agar penderita mau menjalani pengobatan secara rutin.
“Jangan sampai ada perundungan. Mereka tetap harus dirangkul dan didukung,” ujarnya.
