Rilismedia.co – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran kualitas layanan.
Dalam keterangannya, Presiden menegaskan langkah ini bukan penghentian program, melainkan upaya pembenahan menyeluruh agar standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi.
“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3).
Ia menyebut keputusan tersebut diambil setelah menerima berbagai masukan dan kritik dari masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan.
“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya.
Data terbaru menunjukkan, sebanyak 1.030 dapur telah disuspend. Pemerintah kini menerapkan sistem sertifikasi ketat sebagai syarat operasional.
“Yang sudah di-suspend, 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup,” ujar Presiden.
Pengawasan juga diperketat dengan inspeksi langsung di lapangan. Prabowo bahkan menyinggung peran wakil kepala Badan Gizi Nasional yang aktif melakukan sidak.
“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” katanya.
Selain itu, pemerintah membuka ruang pengawasan publik secara luas. Masyarakat, sekolah, hingga orang tua kini bisa langsung memantau dan melaporkan pelaksanaan program.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya.
Presiden juga mengkritik budaya laporan yang hanya menampilkan hal-hal positif tanpa mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan program MBG berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran terutama karena menyangkut pemenuhan gizi generasi masa depan Indonesia.
