Samarinda — Kebijakan pemangkasan kamus usulan dalam perencanaan pembangunan daerah memicu perdebatan tajam di Kalimantan Timur. Isu ini mengemuka dalam dialog publik yang digelar komunitas Paradigma bersama akademisi, DPRD Kaltim, Bappeda Kaltim, dan Pokja 30 Kaltim di Warung Aceh Hidayatullah, Sabtu (18/4).
Forum bertajuk “Pemangkasan Kamus Usulan: Efisiensi Anggaran atau Pelemahan Fungsi dan Aspirasi Rakyat?” itu menjadi ruang kritik terbuka atas arah kebijakan fiskal daerah yang dinilai berpotensi menjauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Founder Paradigma, Mitra Setiawan, menegaskan pentingnya kepekaan publik, khususnya generasi muda, dalam mengawal proses pembangunan.
“Kegiatan ini dihadirkan sebagai ruang untuk membuka mata terkait proses pembangunan daerah di Kaltim,” ujar Mitra.
Kamus Usulan: Jantung Aspirasi dari Akar Rumput
Dalam diskusi tersebut, “kamus usulan” DPRD dipahami bukan sekadar daftar program, melainkan instrumen strategis yang lahir dari proses reses menghimpun langsung suara masyarakat dari desa hingga kota.
Kamus ini menjadi penghubung antara kebutuhan konkret warga dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Mulai dari persoalan petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM, seluruhnya dirumuskan melalui mekanisme politik representatif yang seharusnya menjamin suara rakyat masuk dalam prioritas pembangunan.
Namun, kebijakan pemangkasan yang kini dilakukan pemerintah daerah memunculkan kekhawatiran serius: apakah efisiensi anggaran justru mengorbankan substansi demokrasi partisipatif?
“Namun hari ini, kita dihadapkan pada kebijakan pemangkasan kamus usulan yang diklaim sebagai bagian dari efisiensi dan penyesuaian fiskal daerah,”tegasnya.
Efisiensi atau Reduksi Representasi?
Sejumlah narasumber mengakui bahwa efisiensi anggaran adalah keniscayaan, terutama di tengah tekanan fiskal daerah. Namun, mereka mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang transparan dan terukur.
Empat sektor krusial disebut paling rentan terdampak pemangkasan, yakni pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat bawah.
“Efisiensi itu penting, tetapi jangan sampai menjadi dalih untuk menghilangkan aspirasi rakyat. Yang kita butuhkan adalah kejelasan dasar pengambilan keputusan,” ungkap salah satu pembicara.
Ketiadaan indikator yang jelas dalam menentukan usulan yang dipangkas dinilai membuka ruang subjektivitas, bahkan berpotensi memunculkan bias kepentingan dalam proses penganggaran.
Transparansi Dipertanyakan, Kepercayaan Terancam
Peserta dialog juga menyoroti lemahnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan daftar usulan yang dieliminasi beserta alasannya. Minimnya akses informasi membuat publik kehilangan kontrol terhadap proses yang seharusnya akuntabel.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada program pembangunan, tetapi juga berisiko melemahkan fungsi DPRD sebagai representasi rakyat. Jika aspirasi yang diserap melalui jalur resmi tidak diakomodasi, maka legitimasi politik lembaga legislatif dapat ikut tergerus.
Rekomendasi: Jangan Korbankan Partisipasi
Dialog tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan partisipasi publik, di antaranya:
- Transparansi penuh terhadap usulan yang dipangkas beserta alasannya
- Penetapan indikator prioritas pembangunan yang terukur dan objektif
- Penguatan fungsi pengawasan DPRD dalam mengawal aspirasi
- Pelibatan masyarakat dalam tahap akhir penyusunan anggaran
Forum ini menegaskan bahwa pembangunan tidak semata berbicara tentang angka dan efisiensi, tetapi juga tentang keadilan partisipatif sejauh mana suara rakyat benar-benar diakomodasi dalam kebijakan.
Di tengah dinamika fiskal daerah, publik kini menanti komitmen pemerintah, apakah efisiensi akan menjadi solusi, atau justru alasan untuk mereduksi aspirasi rakyat.
