SAMARINDA – Nama Sudarno, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan terbarunya yang mengungkap dugaan akun anonim di media sosial memicu perdebatan luas dan viral di berbagai platform.
Dalam pernyataan yang beredar, Sudarno secara terbuka menyebut sejumlah akun yang dinilai kerap memicu kegaduhan di ruang digital Kaltim. Ia menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Ini saya tidak lagi sedang gimik ya. Karena media sosial sebenarnya lebih banyak pada gimmick. Hari ini saya tidak sedang gimmick, saya lagi serius,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut beberapa akun beserta pihak yang diduga berada di baliknya, meski menegaskan bahwa identifikasi tersebut masih bersifat indikatif.
Langkah ini menuai respons beragam. Di satu sisi, Sudarno menegaskan kritik terhadap pemerintah tetap diperbolehkan sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain, ia memperingatkan pihak yang dianggap menyebarkan rumor tanpa dasar.
“Kalau membuat kegaduhan, mau menulis status berdasarkan rumor kemudian rakyat Kaltim gaduh, kami pasti akan kejar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi publik. Sebagian menilai langkah itu sebagai upaya menjaga ruang digital tetap sehat, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan berekspresi.
Sorotan terhadap Sudarno bukan kali ini saja. Sebelumnya, ia beberapa kali menjadi perhatian publik karena pernyataan maupun sikapnya yang dinilai kontroversial, termasuk saat membela kebijakan pemerintah daerah hingga mendapat kritik dari warganet.
Selain itu, ia juga pernah viral setelah muncul dalam video menyampaikan informasi kepada pelajar sambil merokok, yang kemudian menuai kecaman publik.
Sebagai bagian dari TGUPP tim yang berada langsung di bawah gubernur dan bertugas memberikan masukan strategis pembangunan posisi Sudarno membuat setiap pernyataannya kerap mendapat perhatian luas.
Di tengah situasi ini, isu ruang digital, kritik publik, dan stabilitas daerah kembali menjadi perdebatan. Sudarno sendiri menegaskan bahwa perbedaan antara kritik dan penyebaran rumor harus menjadi batas yang jelas dalam menjaga demokrasi yang sehat di Kalimantan Timur.
Kasus ini pun diperkirakan masih akan terus berkembang seiring reaksi publik yang terus bergulir di media sosial.
