Mahulu Kekeringan, DPRD Samarinda Minta Kaltim Tak Tunggu Krisis Air Meluas

SAMARINDA, Rilismedia.co — Sungai Mahakam yang menyusut di Mahakam Ulu (Mahulu) bukan sekadar persoalan daerah hulu. Ketika muka air turun, dampaknya merambat ke kebutuhan air warga, jalur distribusi bahan pokok, hingga transportasi sungai. DPRD Samarinda meminta kondisi tersebut dibaca sebagai peringatan bagi seluruh daerah di Kalimantan Timur.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan pemerintah daerah tidak semestinya menunggu kekeringan berubah menjadi krisis air bersih baru mengambil tindakan.

“Yang terjadi di Mahulu harus menjadi peringatan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air. Antisipasi harus dilakukan sebelum kondisinya semakin berat,” kata Deni.

Kekeringan di Mahulu dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya memengaruhi kebutuhan domestik masyarakat. Penyurutan Sungai Mahakam turut mengganggu aktivitas yang bergantung pada jalur air, termasuk distribusi bahan pokok.

Bagi Deni, kondisi itu menunjukkan bahwa kemarau memiliki efek berantai. Ketika debit sungai turun, persoalan tidak berhenti pada ketersediaan air. Pergerakan barang dan orang melalui sungai juga ikut terdampak.

“Kalau air sungai terus menyusut, yang terganggu bukan hanya kebutuhan rumah tangga. Distribusi barang, transportasi dan aktivitas masyarakat yang bergantung pada sungai juga ikut terdampak,” ujarnya.

Situasi tersebut dinilai relevan bagi Samarinda dan daerah lain di Kaltim. Ketergantungan terhadap sumber air dan jaringan sungai membuat dampak kemarau berpotensi meluas jika pemerintah tidak menyiapkan skenario sejak awal.

Ancaman lain datang dari meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah muncul dan menyebar. Karena itu, Deni meminta pemerintah tidak menempatkan Karhutla sebagai persoalan yang baru ditangani setelah titik api bermunculan.

“Penanganannya harus dimulai dari sekarang. Pemerintah daerah perlu memperkuat pencegahan, bukan hanya turun ketika kebakaran sudah terjadi. Kekeringan dan Karhutla ini saling berkaitan,” katanya.

Menurut Deni, koordinasi tidak cukup dilakukan antarpemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Kaltim juga perlu membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menentukan langkah mitigasi yang lebih luas.

Salah satu opsi yang ia minta dipertimbangkan adalah rekayasa cuaca, khususnya di kawasan hulu Sungai Mahakam.

“Kalau kondisi di hulu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi debit air, pemerintah perlu melihat semua pilihan yang tersedia. Rekayasa cuaca di wilayah hulu bisa dikaji sebagai salah satu upaya untuk menambah curah hujan,” ujar Deni.

Ia menyadari rekayasa cuaca bukan solusi tunggal. Namun, dalam kondisi kemarau berkepanjangan, pemerintah dinilai perlu menyiapkan berbagai alternatif sebelum dampak kekeringan semakin besar.

“Jangan menunggu sampai situasinya benar-benar kritis baru mencari solusi. Semua opsi yang memungkinkan harus disiapkan sejak awal, tentu dengan kajian dan koordinasi bersama pihak yang berwenang,” katanya.

Deni mengapresiasi bantuan yang telah disalurkan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota kepada masyarakat Mahulu. Bantuan tersebut, menurut dia, penting untuk merespons kebutuhan warga yang terdampak.

Namun, bantuan darurat tidak seharusnya menjadi satu-satunya pola penanganan.

“Bantuan kepada masyarakat tentu kita apresiasi. Tetapi setelah bantuan diberikan, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap kali kemarau datang,” ucapnya.

Ia mendorong pemerintah memperkuat pemantauan debit sungai, ketersediaan air bersih, potensi Karhutla serta kondisi jalur distribusi di daerah-daerah yang bergantung pada transportasi sungai.

Bagi Deni, Mahulu dapat menjadi contoh bagaimana perubahan kondisi alam di satu wilayah bisa menimbulkan persoalan berantai bagi masyarakat.

“Harapan kita pemerintah sudah punya langkah yang terukur menghadapi kemarau. Jangan bekerja setelah masalah muncul. Koordinasi antardaerah harus diperkuat dan langkah mitigasi harus disiapkan dari sekarang,” pungkasnya.

Pos terkait