KUTIM, Rilismedia.co — Ancaman kebakaran hutan dan lahan belum menjadi “lampu merah” bagi Kutai Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan kondisi karhutla masih dapat dikendalikan, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan, titik api, serta dampak cuaca kering terhadap sektor pertanian.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Puncak Karhutla secara nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago pada Senin (7/9/2026).
Rakor yang digelar secara daring itu turut diikuti unsur DPRD, BPBD, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, serta jajaran terkait di lingkungan Pemkab Kutim.
Menurut Mahyunadi, Kalimantan Timur tidak termasuk daerah yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah pusat. Sejumlah provinsi di Kalimantan menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah pusat, sedangkan kondisi Kaltim dinilai masih mampu ditangani melalui kemampuan pemerintah daerah.
“Dari rakor yang kami ikuti dipimpin Kemenko Polkam, ternyata Kaltim pada umumnya masih belum menjadi perhatian karhutla. Ini artinya karhutla di Kaltim masih terkendali. Terkhusus di Kutai Timur, karhutla masih bisa dikendalikan pemerintah daerah dengan baik,” ujar Mahyunadi.
Ia mengatakan pemerintah daerah tetap memantau perkembangan titik api dan kondisi cuaca. Berdasarkan penjelasan yang disampaikannya, terdapat puluhan titik api yang terpantau, namun dinilai belum menimbulkan ancaman besar.
Turunnya hujan di sejumlah wilayah juga diharapkan dapat membantu menekan risiko kebakaran lahan yang lebih luas.
Data BPBD Kutim sebelumnya mencatat sekitar 81 titik api muncul sejak Februari hingga September 2026.
Meski demikian, titik-titik tersebut dapat ditangani petugas di lapangan sehingga belum berkembang menjadi kejadian karhutla berskala besar yang membutuhkan intervensi darurat dari pemerintah pusat.
“Sejak bulan Februari, terjadi 81 titik api, namun masih bisa dikendalikan dan ditangani,” jelas Mahyunadi.
Di tengah kondisi cuaca kering, Pemkab Kutim juga mempertimbangkan pelaksanaan salat istisqa sebagai ikhtiar meminta hujan. Mahyunadi mengatakan kegiatan tersebut direncanakan pada Rabu apabila hujan belum turun hingga sehari sebelumnya. Namun, rencana itu dapat dibatalkan jika kondisi cuaca berubah dan hujan telah mengguyur wilayah Kutim.
“Dan hari Rabu kita sholat istisqo, kalau selasa tidak hujan. Tapi kalau selasa hujan, Rabu kita tidak jadi istiskok,” kata Mahyunadi.
Ia juga mengaku telah menyiapkan surat edaran kepada kecamatan agar pelaksanaan salat istisqa dapat dilakukan secara serentak. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah dan masyarakat di tengah potensi kemarau yang dapat berpengaruh terhadap kebakaran lahan maupun ketersediaan air.
Persoalan cuaca kering juga menjadi perhatian para petani. Mahyunadi mengungkapkan adanya keluhan masyarakat terkait kondisi sawah dan tanaman yang berpotensi terdampak kekurangan air. Pemerintah daerah, kata dia, mendorong agar hasil pertanian yang sudah memasuki masa panen dapat dimaksimalkan, sementara kegiatan tanam harus mempertimbangkan ketersediaan sumber air.
“Kita maksimalkan panen yang ada, kalau memang El Nino kita tidak bisa dipaksakan, mau bagaimana? Ngambil air dari mana kalau kita memaksakan?” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Pemkab Kutim mulai mempertimbangkan sejumlah alternatif penyediaan air bagi lahan pertanian. Salah satu gagasan yang disebut Mahyunadi adalah pemanfaatan sistem berbasis tenaga surya untuk membantu pengairan lahan. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan kajian mendalam, terutama terkait kebutuhan investasi, efektivitas teknologi, serta manfaat yang bisa diperoleh petani.
“Cuman perlu pengkajian ya, perlu pengkajian pembanisasi bertenaga surya, perlu pengkajian bagus apa enggak, untung apa rugi, berapa banyak yang dikeluarkan, berapa banyak manfaatnya,” tutupnya. (Dit/RA/Kutim).
