Samarinda, Rilismedia.co — Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti lemahnya dukungan pemerintah terhadap program relawan Kelurahan Tanggap Bencana yang dinilai masih jauh dari ideal. Kondisi ini dinilai dapat membahayakan keselamatan warga dan relawan ketika bencana terjadi.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menyebut keberadaan relawan tanggap bencana seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem penanggulangan bencana di tingkat kelurahan. Namun, hingga pertengahan 2025, fasilitas dan pelatihan bagi relawan masih minim.
“Pemerintah tidak cukup hanya memberikan SK. Relawan Tanggap Bencana perlu pengakuan dan dukungan nyata, mulai dari pelatihan rutin hingga penyediaan alat dasar evakuasi seperti rompi, helm, hingga senso,” ujarnya, Jumat (27/6).
Ia menilai bahwa banyak relawan di lapangan saat ini bekerja tanpa kelengkapan standar, kondisi yang justru membahayakan keselamatan mereka sendiri. Padahal, peran relawan sangat vital dalam merespons bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran permukiman.
Lebih dari aspek teknis, DPRD juga mendorong Pemerintah Kota untuk membangun budaya siaga bencana sejak dini. Edukasi kebencanaan menurutnya harus menjadi bagian dari kegiatan kelurahan, PKK, dan sekolah.
“Kami mendorong edukasi kebencanaan masuk dalam program kelurahan, PKK, dan sekolah. Kesadaran keluarga menjadi kunci menghadapi situasi darurat,” tambah politisi Fraksi Demokrat tersebut.
Ia menegaskan, masyarakat tangguh bencana tidak bisa dibentuk secara instan. Diperlukan proses edukasi yang konsisten dan kolaboratif lintas sektor.
Lebih lanjut, Andriansyah meminta agar Pemkot Samarinda tidak memperlakukan program Tanggap Bencana sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan menjadikannya prioritas utama dalam kebijakan publik.
“DPRD mendorong agar ada evaluasi menyeluruh terkait kesiapan infrastruktur dan sistem mitigasi bencana di tiap kelurahan. Jangan tunggu bencana terjadi baru bertindak,” tegasnya.
DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawal program penanggulangan bencana agar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ke depan, legislatif juga mendorong penguatan regulasi dan dukungan anggaran agar relawan Tanggap Bencana dapat bekerja secara aman dan optimal. (adv/syf)
