Rilismedia.co – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menuai penolakan dari anggota DPRD Samarinda, Viktor Yuan. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memperdalam kesenjangan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Timur.
Menurut Viktor, kenaikan BBM tidak bisa dilihat sebagai persoalan tunggal di sektor energi. Ia menegaskan bahwa dampaknya akan merambat ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Kenaikan BBM itu bukan berdiri sendiri. Efeknya langsung terasa ke harga kebutuhan pokok, ongkos distribusi, sampai kemampuan beli masyarakat yang makin tergerus,” ujarnya belum lama ini.
Ia menyoroti kondisi masyarakat pedalaman yang hingga kini masih sangat bergantung pada BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Mulai dari transportasi hingga distribusi logistik, seluruhnya masih bertumpu pada ketersediaan bahan bakar.
Ketua Dewan Adat Dayak itu mengungkapkan, keterbatasan akses terhadap energi alternatif membuat masyarakat di wilayah pelosok menjadi kelompok paling rentan ketika terjadi gejolak harga BBM.
“Berbeda dengan kota yang mulai beralih ke energi lain, di pedalaman hampir semua aktivitas masih mengandalkan BBM. Kalau harganya naik, dampaknya langsung terasa,” jelasnya.
Selain itu, Viktor juga menyoroti persoalan disparitas harga BBM di wilayah hulu. Ia menyebut keterbatasan distribusi menyebabkan harga di sejumlah daerah terpencil melambung jauh di atas harga resmi.
Di kawasan Wahau, harga BBM bahkan dilaporkan bisa mencapai Rp35 ribu per liter dan meningkat hingga Rp50 ribu ketika pasokan tersendat.
“Kalau harga di kota naik, maka di daerah pedalaman lonjakannya pasti lebih tinggi. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketimpangan, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil energi nasional. Namun di sisi lain, masyarakat di pedalaman justru harus membeli BBM dengan harga jauh lebih mahal.
“Ini ironi. Daerah penghasil energi, tapi rakyatnya membeli dengan harga tinggi. Artinya ada yang belum beres dalam sistem distribusi,” katanya.
Sebagai wakil rakyat di DPRD Samarinda, Viktor meminta pemerintah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM. Ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh agar keputusan yang diambil tidak semakin membebani masyarakat kecil.
Selain itu, ia juga mendorong adanya langkah konkret untuk memperbaiki rantai distribusi BBM hingga ke wilayah terpencil guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
“Kami berharap suara masyarakat pedalaman didengar. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memperlebar kesenjangan,” pungkasnya.
