TENGGARONG, Rilismedia.co- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat langkah pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat pascabencana terpenuhi, sekaligus menyerahkan bantuan kepada para korban.
Pantauan rilismedia.co, Kamis (8/10) sekitar pukul 08.57 WITA, sejumlah posko bantuan telah berdiri di sepanjang Jalan AM Alimuddin. Di sisi kiri badan jalan, tampak Posko Ansor Banser Kecamatan Tenggarong yang berada di bawah tenda dominan biru. Sejumlah bantuan kebutuhan pokok terlihat tersusun di dalamnya, mulai dari telur ayam hingga air mineral dalam kemasan.
Sekitar 10 meter dari lokasi tersebut, berdiri Posko Asy Syauqi Tenggarong Peduli yang turut menjadi titik pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak.
Sementara di sisi kanan jalan, Posko Kelurahan Melayu tampak dipenuhi berbagai bantuan dari para donatur. Kebutuhan pokok, pakaian, hingga perlengkapan memasak tersedia untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran.
Tak jauh dari posko tersebut, layanan medis juga disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan kesehatan warga maupun relawan di lokasi. Sedangkan, di sebuah bangunan berdinding putih tak jauh dari Posko Kelurahan Melayu terdapat tempat penyimpanan berbagai bantuan logistik. Papan informasi mengenai jumlah korban kebakaran juga dipasang tidak jauh dari lokasi tersebut.
Suasana semakin ramai menjelang kedatangan Bupati Kukar. Puluhan relawan bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kukar, pegawai Perumda Tirta Mahakam, Satpol PP, Baznas, BPBD, serta unsur Forkopimda lainnya terlihat bersiap menyambut kedatangan orang nomor satu di Kukar tersebut.
Sekitar pukul 09.02 WITA, Aulia Rahman Basri tiba di lokasi. Tanpa berlama-lama, ia langsung menyapa warga dan mendengarkan sejumlah aspirasi serta kebutuhan yang disampaikan korban kebakaran.
Bupati kemudian menyerahkan bantuan dan meninjau langsung kawasan yang terdampak. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam proses pemulihan.
Aulia mengatakan, pemulihan pascakebakaran tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dukungan masyarakat, relawan, organisasi sosial, hingga berbagai lembaga menjadi kekuatan penting agar warga dapat segera bangkit dari musibah tersebut.
“Alhamdulillah, dengan support bantuan dari masyarakat yang sangat luar biasa, kita berharap proses recovery pascakebakaran ini bisa dilakukan secara maksimal,” ujar Aulia kepada awak media.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada personel pemadam kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta para relawan yang sejak awal kejadian turun membantu masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak tersebut sangat berarti, terutama untuk memastikan warga terdampak tidak menghadapi masa sulit pascabencana seorang diri.
Selain bantuan bahan makanan, pemerintah menemukan kebutuhan lain yang tak kalah penting bagi para korban, yakni perlengkapan memasak.
Aulia menjelaskan, sejumlah warga sebenarnya telah menerima bahan makanan. Namun, sebagian di antara mereka kehilangan peralatan untuk mengolah makanan akibat kebakaran.
Kondisi tersebut kemudian segera dikoordinasikan pemerintah bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar melalui pihak kecamatan.
“Hari ini Baznas menurunkan bantuan perlengkapan memasak,” kata Aulia.
Menurutnya, bantuan tersebut menjadi penting karena ketersediaan bahan pangan tidak akan optimal apabila warga tidak memiliki peralatan untuk mengolahnya. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi selama masa tanggap pascakebakaran juga ditopang melalui keberadaan dapur umum yang dibangun BPBD bersama Damkar.
Dapur umum tersebut menjadi salah satu pusat pemenuhan kebutuhan makanan bagi korban kebakaran, relawan, maupun personel yang terlibat dalam penanganan di lapangan.
Aulia turut mengapresiasi keterlibatan para relawan, termasuk kelompok ibu-ibu yang aktif membantu pengelolaan dapur umum serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
Di balik penanganan darurat, musibah tersebut juga menjadi momentum bagi Pemkab Kukar untuk mengevaluasi kesiapsiagaan kawasan permukiman padat penduduk, terutama terkait ketersediaan air saat terjadi kebakaran.
Aulia mengungkapkan, pemerintah telah berdiskusi dengan jajaran Damkar mengenai persoalan akses dan kebutuhan air di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena karakteristik permukiman padat di sejumlah wilayah Tenggarong membuat kendaraan pemadam tidak selalu dapat menjangkau seluruh titik dengan mudah. Karena itu, Pemkab Kukar berencana memperkuat dukungan melalui pengelolaan dana RT.
Salah satu fokusnya adalah memastikan ketersediaan sumber air di titik-titik rawan, terutama kawasan padat penduduk yang memiliki akses terbatas bagi kendaraan pemadam.
“Kami menyampaikan ke lurah bahwa untuk kawasan padat penduduk di Tenggarong, salah satu penguatan kita untuk dana RT tahun depan adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan air di setiap sudut-sudut tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan,” jelasnya.
Tak hanya penyediaan air, pemerintah juga akan melakukan pemetaan ulang terhadap sistem pengairan di kawasan tersebut. Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan dan mempercepat penanganan apabila kebakaran kembali terjadi.
“Mapping atau sistem pengairan untuk mengatasi ketika terjadi bencana kebakaran seperti ini, itu mungkin salah satunya kita akan selesaikan melalui dana RT yang kita turunkan,” pungkasnya.
Dengan demikian, penanganan kebakaran di Kelurahan Melayu tidak berhenti pada penyaluran bantuan darurat. Pemerintah Kukar mulai menyiapkan langkah yang lebih panjang, mulai dari pemenuhan kebutuhan korban hingga penguatan sistem kesiapsiagaan di kawasan permukiman.
Musibah tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran bukan hanya soal memadamkan api ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan setiap kawasan memiliki kesiapan yang memadai untuk mencegah dan meminimalkan dampaknya.
