DPRD Kukar Cermati Batas Kewenangan Daerah dan Pusat dalam Urusan Perhubungan

KUTAI KARTANEGARA, Rilismedia.co – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencermati batas kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam urusan perhubungan, terutama terkait pengelolaan alur Sungai Mahakam.

Kejelasan kewenangan dinilai penting agar regulasi yang disusun tidak tumpang tindih, sekaligus membuka peluang pengelolaan potensi daerah secara optimal.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat konsultasi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi turut memberikan masukan. Pansus menyoroti perlunya pembaruan regulasi perhubungan agar sesuai dengan perkembangan kondisi transportasi dan kebutuhan daerah saat ini.

Junadi menuturkan, Kukar memiliki karakteristik wilayah yang menjadikan Sungai Mahakam sebagai jalur penting bagi aktivitas transportasi dan distribusi logistik. Karena itu, pengaturan sektor perhubungan, khususnya pelayaran sungai, harus memiliki landasan hukum yang jelas.

“Kami ingin memastikan kewenangan daerah tidak tumpang tindih dengan pemerintah pusat, tetapi tetap bisa memberi manfaat bagi daerah,” ujar Junadi, Jumat, (16/10/2026).

Menurutnya, penyusunan Raperda harus dilakukan secara cermat, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pelayaran sungai, retribusi, hingga aspek keselamatan.

Kejelasan pembagian kewenangan diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa melampaui ketentuan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selain itu, regulasi yang disusun diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengelola sektor perhubungan, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada jalur transportasi sungai.

Senada, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Erwin menambahkan regulasi tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, sejumlah ketentuan masih perlu disempurnakan, terutama menyangkut pengaturan pelayaran sungai dan danau.

DPRD Kukar turut meminta masukan dari Dishub Kaltim secara tertulis sebagai bahan penyempurnaan Raperda. Masukan tersebut diperlukan agar rumusan aturan memiliki dasar yang jelas, baik dari sisi teknis maupun pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan.

Junadi berharap pembahasan Raperda dapat segera dituntaskan sehingga nantinya mampu menjadi regulasi yang aplikatif dan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan urusan perhubungan di Kukar.

“Regulasi yang baik akan memberi kepastian bagi pelaku usaha dan juga bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi sungai,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pembahasan. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan kepentingan pemerintah, tetapi juga kebutuhan pengguna transportasi, tanpa mengabaikan keselamatan dan kelestarian sungai. (Adv)

Pos terkait