Rilismedia.co — Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung bergerak cepat setelah resmi menerima jabatan dari Purbaya Yudhi Sadewa. Seusai serah terima jabatan, Suahasil mengirim tim Kementerian Keuangan ke DPR untuk melanjutkan pembahasan RAPBN 2027.
Langkah tersebut menjadi salah satu agenda awal Suahasil setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026).
Pembahasan RAPBN 2027 menjadi pekerjaan penting karena proses penyusunan anggaran tahun depan telah berjalan di DPR sebelum pergantian Menteri Keuangan.
Sebelumnya, pemerintah bersama Badan Anggaran DPR telah menyepakati sejumlah penyesuaian dalam postur sementara RAPBN 2027. Target pendapatan negara dan belanja negara masing-masing bertambah Rp9,1 triliun.
Pendapatan negara dan hibah yang sebelumnya tercantum dalam Nota Keuangan sebesar Rp3.426,0 triliun disesuaikan menjadi Rp3.435,1 triliun. Sementara belanja negara naik dari Rp4.097,2 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun.
Meski terdapat perubahan pada pendapatan dan belanja, defisit tetap dipertahankan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Suahasil sebenarnya bukan orang baru dalam pembahasan RAPBN 2027. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menjabat Wakil Menteri Keuangan dan ikut mendampingi Purbaya dalam pembahasan anggaran bersama DPR.
Pada 7 September 2026, Suahasil masih hadir dalam rapat kerja pemerintah bersama Badan Anggaran DPR. Saat itu, pemerintah dan DPR membahas perubahan postur sementara RAPBN 2027.
Suahasil mengatakan penyesuaian anggaran masih berada dalam batas yang wajar.
“Masih dalam satu penyesuaian yang wajar dan nanti kita masukkan semuanya,” ujar Suahasil.
Karena itu, pergantian posisi Menteri Keuangan tidak serta-merta menghentikan pembahasan RAPBN 2027. Tim Kementerian Keuangan tetap melanjutkan agenda teknis bersama DPR.
Dalam pembahasan sebelumnya, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penyesuaian. Target PNBP naik Rp5,1 triliun dari Rp517,4 triliun menjadi Rp522,5 triliun.
Suahasil menjelaskan perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan nilai tukar rupiah dan harga komoditas.
“PNBP itu sangat bergantung pada harga komoditas dan kurs. Peningkatan target ini merespons pergerakan positif dari kedua faktor tersebut,” kata Suahasil saat masih menjabat Wamenkeu.
Pemerintah juga menaikkan target belanja pemerintah pusat sebesar Rp9,1 triliun. Tambahan tersebut diarahkan ke belanja kementerian/lembaga, sementara rincian pembagiannya masih menunggu pembahasan Panitia Kerja.
“Nanti kita lihat sebarannya dari hasil Panja. Detailnya akan dirinci per belanja K/L,” ujar Suahasil.
RAPBN 2027 disusun dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Pemerintah juga menargetkan penerimaan perpajakan tumbuh 12,1 persen dibandingkan outlook 2026.
Suahasil sebelumnya menjelaskan target tersebut disusun dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
“Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 3 persen, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9 persen, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu,” ujar Suahasil.
Selain penerimaan, pemerintah menempatkan efisiensi belanja sebagai bagian penting dari rancangan APBN 2027. Kementerian Keuangan menyebut RAPBN 2027 dirancang lebih selektif dan berorientasi pada manfaat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan dikirimnya tim Kementerian Keuangan ke DPR, Suahasil menghadapi pekerjaan yang sudah berjalan sekaligus harus memastikan transisi kepemimpinan tidak mengganggu proses penyusunan APBN 2027.
Di sisi lain, Suahasil telah menyatakan komitmennya untuk menjaga kredibilitas APBN dan mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen PDB. Reuters melaporkan, Suahasil juga menegaskan pentingnya anggaran negara yang dapat dipercaya serta tetap mendukung program prioritas pemerintah.
Pembahasan dengan DPR selanjutnya akan menjadi salah satu ujian awal bagi Suahasil sebagai Menteri Keuangan. Selain menjaga kesinambungan pembahasan RAPBN 2027, ia harus memastikan postur anggaran tetap realistis, kredibel, dan mampu membiayai program prioritas pemerintah tanpa mengabaikan disiplin fiskal.
