KUTIM, Rilismedia.co — Kemarau mulai memperlihatkan wajah lain di Kutai Timur. Bukan hanya titik panas dan kebakaran lahan yang harus diwaspadai, sejumlah wilayah mulai menghadapi persoalan ketersediaan air bersih. BPBD Kabupaten Kutai Timur mencatat sudah ada daerah yang menyampaikan kebutuhan air untuk masyarakat, termasuk wilayah Muara Bengalon yang selama ini memiliki sumber air relatif dangkal dan rentan mengalami penurunan saat kondisi kering.
Kepala Pelaksana BPBD Kutai Timur, Sulastin, saat diwawancarai di Kantor Bupati Kutim, Rabu (9/9/2026), mengatakan kebutuhan air bersih mulai menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Meski kondisi di lapangan masih dapat diatasi secara mandiri oleh pemerintah desa, BPBD tetap mempersiapkan langkah dukungan jika situasi berkembang dan kebutuhan masyarakat meningkat.
“Ada daerah yang sudah minta air bersih untuk masyarakat ini. Ada salah satu desa kayak Muara Bengalon, itu kan memang sebelumnya juga dia sudah dangkal dari laut itu, tapi masih bisa diatasi sih, mereka bisa, kepala desanya,” kata Sulastin.
Menurut dia, pemerintah desa telah berupaya melakukan berbagai terobosan agar kebutuhan air warga tetap dapat dipenuhi. Salah satu cara yang ditempuh adalah memperpanjang jaringan menggunakan selang agar sumber air yang masih tersedia dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Ada terobosan-terobosan yang mereka lakukan gitu loh, menyambung selang sampai,” ujarnya.
Namun BPBD Kutim tidak hanya mengandalkan penanganan di tingkat desa. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komando Daerah Militer dan Kepolisian Daerah terkait kebutuhan penanganan kondisi kekeringan maupun kebakaran yang terjadi di Kutai Timur. Dari koordinasi tersebut, Kutai Timur diminta membuat daftar kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat kesiapan di lapangan.
“Tapi kita ini upayakan karena kami kemarin sudah jum dengan BNPB, dengan Kodam, Kolda. Kami diminta mentalisasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan gitu. Nah itu sudah kita ajukan, hari ini kita kirim, kita layankan secara tertulis. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan,” kata Sulastin.
Pengajuan kebutuhan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan penanganan bencana berjalan lebih terukur. Bantuan yang diajukan diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat maupun memperkuat operasi petugas jika kejadian kebakaran dan kekeringan meningkat pada masa mendatang.
Selain persoalan air bersih, Kutai Timur masih menghadapi banyak kejadian kebakaran lahan dan titik panas. Sulastin menyebut terdapat sekitar 83 kejadian dengan luasan terdampak mencapai kurang lebih 143 hektare. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat tingkat kebutuhan dukungan penanganan dari pemerintah pusat.
“Karena kita perkejadian masih 83, terus hektarnya juga masih 143 hektare sekian, dibanding tempat kebupaten lain kan cukup banyak. Kayaknya prioritas yang lebih banyak terjadi. Itu mungkin,” ujarnya.
Sulastin juga menyinggung kemungkinan dukungan yang disesuaikan dengan tingkat kejadian di masing-masing daerah. Pemerintah pusat, menurutnya, tentu memiliki pertimbangan dan pemetaan prioritas berdasarkan intensitas kejadian serta luas wilayah yang terdampak.
Di sisi lain, upaya penanganan di Kutai Timur terus dilakukan melalui kolaborasi banyak pihak. BPBD menyiagakan personel untuk melakukan penanganan maupun patroli di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Patroli menjadi penting karena kondisi cuaca kering dapat menyebabkan api cepat muncul dan menjalar apabila tidak dideteksi sejak awal.
“Jadi ada 30 personil itu kita, pokoknya 24 jam, kalau tidak mereka patroli. Patroli, lihat takut ada titik-titik api kan, jadi untuk mencegah itu,” katanya.
Selain kesiapan petugas, BPBD mendorong masyarakat ikut berperan dalam menyampaikan informasi jika menemukan kebakaran atau mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Informasi dari warga dapat membantu pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang diperlukan pada masing-masing wilayah.
Dengan mulai munculnya permintaan air bersih, BPBD Kutai Timur kini harus menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni mencegah kebakaran lahan dan mengantisipasi dampak kekeringan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah berharap dukungan yang telah diajukan kepada BNPB dan instansi terkait dapat segera terealisasi sehingga respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat. (Dit/ADV/Kutim).
