Rilismedia.co — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan kritik internal (otokritik) kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebagai respons atas dinamika politik dan tuntutan publik yang menguat pasca aksi demonstrasi 21 April 2026.
Meski berada dalam barisan koalisi yang sama pada Pilgub Kaltim 2024, Agus menegaskan kritik tersebut bukan bentuk penolakan, melainkan wujud kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
“Bagaimanapun, partai gerindra dan partai golkar masih berada dalam satu gerbong koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada pemilihan gubernur Kaltim tahun 2024 lalu. Karena itu, kami perlu menyampaikan otokritik sebagai ungkapan rasa sayang. Tidak ada kebencian sama sekali,” ucap Agus Suwandy kepada wartawan, Rabu (22/4/2026) malam, di rumahnya Jalan Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
Agus yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim mengungkapkan, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan pihaknya agar situasi daerah tetap kondusif dan pemerintahan berjalan lebih optimal.
“Kita ini ingin bekerja untuk Kaltim secara maksimal. Kalau suasana tidak sejuk, terus panas, tentu sangat mengganggu pemerintahan. Ingat ya, pemerintahan itu adalah eksekutif dan juga legislatif,” ujar Agus.
Sorotan Nepotisme dan Dinasti Politik
Poin pertama yang disoroti adalah kuatnya persepsi publik terkait praktik nepotisme di lingkaran kekuasaan. Isu dinasti politik, menurut Agus, menjadi salah satu pemicu kemarahan massa dalam aksi demonstrasi.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu merespons serius sentimen tersebut agar kepercayaan publik tidak terus tergerus.
Evaluasi Anggaran Jadi Perhatian
Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran. Ia menyinggung polemik belanja mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar yang sempat viral dan menuai kritik luas dari masyarakat.
“Kami di DPRD juga melakukan penyisiran anggaran. Mata anggaran pembelian mobil dinas pimpinan DPRD dan ada banyak anggaran lainnya sudah kita revisi,” ujarnya.
Langkah revisi tersebut, kata dia, menjadi bentuk tanggung jawab legislatif dalam memastikan penggunaan anggaran lebih berpihak kepada kepentingan publik.
Komposisi Tim Ahli dan Pejabat Disorot
Poin ketiga berkaitan dengan komposisi Tim Ahli Gubernur yang dinilai didominasi figur dari luar daerah. Agus menyebut, hal ini turut memicu kekecewaan masyarakat lokal yang merasa kurang dilibatkan.
Ia juga menyinggung distribusi jabatan strategis, baik di lingkungan pemerintahan, BUMD, maupun organisasi lainnya, yang diharapkan memberi ruang lebih besar bagi putra daerah.
“Memang itu merupakan hak gubernur. Tapi kita juga harus peka, masalah ini bisa melukai perasaan dan hati warga Kaltim,” ujar Agus.
Isu Pergantian Ketua DPRD Menguat
Di sisi lain, Agus mengakui adanya isu yang berkembang di lingkungan legislatif terkait kemungkinan pergantian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Wacana tersebut, menurutnya, muncul sebagai bagian dari upaya meredam tudingan nepotisme sekaligus menjawab aspirasi publik yang menguat dalam aksi massa.
“Ya, memang ada suara-suara seperti itu. Tapi, tentu kami dari fraksi gerindra tidak bisa ikut campur,” ujar dia.
Diketahui, Hasanuddin Mas’ud merupakan saudara kandung Gubernur Rudy Mas’ud. Relasi tersebut kerap memunculkan kecurigaan publik terkait potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Kecurigaan itu semakin menguat setelah munculnya anggaran pembelian mobil dinas mewah serta renovasi rumah jabatan yang nilainya fantastis. Sejumlah anggota DPRD bahkan mengaku tidak mengetahui secara detail proses masuknya anggaran tersebut dalam APBD.
Meski rencana pembelian mobil dinas akhirnya dibatalkan, polemik yang muncul telah terlanjur memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. Dugaan adanya relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif pun menjadi sorotan publik.
