Rilismedia.co – Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, merespons tantangan debat terbuka yang dilontarkan mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) dengan menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat.
Respons tersebut muncul lebih dari sebulan setelah aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor Gubernur Kaltim yang turut menyuarakan ajakan debat terbuka. Pemerintah provinsi, kata Rudi, kini tengah memprioritaskan pelaksanaan program kerja dibandingkan terlibat dalam forum debat.
“Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan pekerjaan pemerintahan. Kaltim memiliki wilayah yang luas dengan 10 kabupaten/kota yang harus terus diperhatikan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Senin (30/3).
Menurutnya, pemerintah daerah sedang mengejar pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) di berbagai sektor dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ia menilai upaya tersebut membutuhkan konsentrasi penuh agar target pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.
“Kami sedang mengejar pemenuhan standar pelayanan minimum. Kalau terlalu banyak energi tersita untuk perdebatan, tentu pekerjaan utama bisa terganggu,” katanya.
Rudi juga menilai debat terbuka memiliki konteks dan momentum tersendiri, yang umumnya terjadi dalam periode politik seperti pemilihan umum. Dalam situasi saat ini, ia lebih mendorong komunikasi yang bersifat dialogis antara pemerintah dan mahasiswa.
“Debat itu ada ruang dan waktunya, biasanya dalam momentum politik. Untuk sekarang, akan lebih baik jika kita membangun komunikasi lewat dialog yang lebih solutif,” ujarnya.
Ia pun mengajak mahasiswa untuk berkontribusi secara aktif dalam mengawal jalannya program pembangunan daerah, termasuk target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain membuka ruang dialog, Rudi menyebut mahasiswa juga dapat berdiskusi langsung dengan jajaran perangkat daerah sesuai bidang yang ingin dibahas, tanpa harus selalu melibatkan kepala daerah.
“Silakan berdiskusi dengan perangkat daerah terkait. Tidak harus selalu dengan gubernur, karena masing-masing OPD memiliki kewenangan sesuai bidangnya,” tutupnya.
