Rilisemdia.co – Pemerintah tengah mengkaji perubahan besar pada sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai respons terhadap ancaman krisis energi global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembatasan kehadiran ASN di kantor hanya tiga hari dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, dan Jumat. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Dalam skema tersebut, ASN tetap bekerja di hari lain melalui sistem Work From Anywhere (WFA). Dengan mengurangi mobilitas jutaan pegawai pemerintah, pemerintah menargetkan penurunan signifikan penggunaan BBM sekaligus berkurangnya kepadatan lalu lintas.
Langkah serupa juga pernah diterapkan di sejumlah negara. Filipina, misalnya, menyesuaikan sistem kerja pemerintahnya untuk menghadapi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu tekanan terhadap pasokan energi global.
Pemerintah menilai pembatasan kehadiran fisik ASN berpotensi mengurangi arus kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi hingga sekitar 40 persen. Selain menekan konsumsi BBM, kebijakan ini juga dinilai dapat menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.
Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 4 juta orang, pengurangan mobilitas secara drastis diyakini dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah setiap bulan. Dana yang sebelumnya terserap untuk kebutuhan operasional perjalanan dan aktivitas kantor berpotensi dialihkan untuk memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Meski demikian, pemerintah menyadari kebijakan ini harus dirancang secara hati-hati agar tidak menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, skema tiga hari kerja di kantor juga disertai rencana penyesuaian jam pelayanan. Pada hari kehadiran fisik, jam kerja diperkirakan akan diperpanjang sehingga seluruh layanan administrasi tetap dapat berjalan optimal.
Presiden Prabowo juga menilai berbagai negara mulai mengambil langkah penyesuaian akibat dampak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap stabilitas energi dunia.
“Bekerja dari rumah. Kita efisiensi. Berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang besar. Umpamanya ASN dan pejabat tidak usah ke kantor. Mengurangi macet dan melaksanakan penghematan BBM besar-besaran,” katanya.
Selain skema bekerja dari rumah, Presiden juga membuka kemungkinan pengaturan ulang jadwal kerja ASN secara nasional sebagai bagian dari strategi efisiensi energi.
“Mengatur hari kerja pun dapat kita pertimbangkan. Dan langkah-langkah penghematan lainnya,” jelasnya.
Presiden meminta para menteri segera melakukan pembahasan mendalam untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Ia menilai fleksibilitas pengaturan hari kerja ASN dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan konsumsi BBM nasional.
Jika frekuensi perjalanan ke kantor berkurang, penghematan bahan bakar dapat terjadi secara signifikan dalam skala nasional. Kondisi ini membuka peluang perubahan dari sistem kerja lima hari yang selama ini berlaku menuju model yang lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan efisiensi energi pada 2026.
Presiden juga mengingatkan jajaran kementerian agar merumuskan kebijakan ini secara serius dan komprehensif. Ia meminta para menteri koordinator segera melakukan pembahasan intensif untuk menemukan formula terbaik yang mampu menjaga kualitas layanan publik sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penghematan anggaran negara.
Menurutnya, langkah penghematan BBM melalui penataan sistem kerja birokrasi menjadi strategi penting untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.
