Rilismedia.co — Pemerintah tengah mempertimbangkan langkah penghematan anggaran negara sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Presiden menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak konflik global, terutama terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas fiskal nasional. Salah satu langkah yang sedang dikaji adalah efisiensi belanja negara melalui berbagai kebijakan operasional pemerintahan.
Beberapa opsi yang disebutkan antara lain penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), pengurangan aktivitas yang tidak mendesak, hingga penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah juga membuka kemungkinan pengurangan hari kerja untuk menekan biaya operasional birokrasi.
Presiden mengatakan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut akan dilakukan oleh para Menteri Koordinator sebelum diputuskan secara resmi oleh pemerintah.
“Jadi, ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko. Nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19, berhasil kita dan kita mampu,” tutur Prabowo.
Ia juga mencontohkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis saat pandemi Covid-19 sebagai bukti bahwa pemerintah mampu mengambil langkah penyesuaian ketika menghadapi situasi darurat.
“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” imbuh dia.
Selain itu, Presiden meminta jajarannya mempelajari kebijakan yang diambil oleh Pakistan dalam merespons situasi geopolitik yang memanas. Negara tersebut diketahui menetapkan sejumlah langkah penghematan yang mereka sebut sebagai “critical measures”.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” kata Prabowo.
Presiden menekankan bahwa kebijakan penghematan penting dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kondisi fiskal tetap stabil. Ia mengingatkan bahwa konflik internasional berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya dapat memengaruhi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit,” ujar Prabowo.
Sementara itu, rencana penerapan WFH bagi ASN mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan dukungannya terhadap upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah di tengah situasi global yang tidak menentu.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
“Yang terpenting bagi kami adalah program WFA atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Rifqi, dilansir dari kompas, Sabtu (14/3/2026).
Rifqi menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas di setiap kementerian dan lembaga apabila kebijakan tersebut diterapkan, sehingga kualitas layanan pemerintahan tetap terjaga.
“Kita tidak boleh sama sekali mentolerir hadirnya konversi dari kegiatan konvensional ke WFH itu membuat kemudian pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan berpemerintahan itu justru bisa mengganggu kehadiran negara terhadap masyarakatnya,” tutur dia.
Selama kedua syarat tersebut terpenuhi, Komisi II DPR menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penghematan yang dirancang pemerintah. Menurut Rifqi, langkah efisiensi dapat membantu menekan biaya operasional birokrasi serta menjaga stabilitas APBN di tengah fluktuasi ekonomi global.
“Terutama subsidi terhadap BBM dan hal-hal lain yang memungkinkan melemahnya nilai rupiah, itu bisa tetap terkendali dengan baik,” lanjut dia.
Di sisi lain, Rifqi menegaskan bahwa langkah penghematan tidak boleh mengurangi keberpihakan anggaran negara terhadap masyarakat. Ia meminta pemerintah memastikan berbagai program subsidi tetap berjalan bagi kelompok yang membutuhkan.
“Termasuk subsidi BBM kepada mereka yang membutuhkan harus tetap diberikan di tengah ketidakpastian dan atau kontraksi yang hadir saat ini,” ucap Rifqi.
