TENGGARONG, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mengembangkan sembilan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026. Pembangunan yang tersebar di kawasan pesisir dan perairan umum daratan tersebut saat ini mencatat progres fisik sekitar 10 hingga 30 persen.
Di tengah pelaksanaan proyek tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar juga menyiapkan usulan penambahan enam lokasi untuk program serupa pada 2027. Langkah ini diarahkan untuk memperluas pembangunan infrastruktur perikanan sekaligus mendekatkan fasilitas pendukung kepada masyarakat nelayan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan sembilan lokasi yang masuk dalam pembangunan tahun ini tersebar di sejumlah kecamatan. Untuk kawasan pesisir laut, pembangunan mencakup Desa Kersik di Kecamatan Marangkayu, Desa Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak, Desa Handil Terusan di Kecamatan Anggana, Muara Jawa Pesisir di Kecamatan Muara Jawa, serta Kuala Samboja.
Sementara di kawasan perairan umum daratan, pembangunan menyasar Desa Sangkuliman dan Desa Pela di Kecamatan Kota Bangun, Desa Teluk Muda di Kecamatan Kenohan, serta Desa Semayang dan Desa Jantur di Kecamatan Muara Muntai.
“Untuk 2026 ini ada sembilan titik yang sedang berproses pembangunannya,” ujar Muslik saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Untuk memperluas cakupan program, DKP Kukar berencana mengusulkan enam lokasi tambahan pada 2027. Lokasi tersebut meliputi Desa Pulau Harapan di Kecamatan Muara Muntai, Kahala Ilir di Kecamatan Kenohan, Muara Jawa Ilir di Kecamatan Muara Jawa, serta Desa Sepatin dan Muara Pantuan di Kecamatan Anggana.
Usulan tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan infrastruktur perikanan, terutama di wilayah yang aktivitas ekonominya bergantung pada sektor perikanan. Namun, realisasi pembangunan lokasi tambahan tersebut masih bergantung pada proses pengusulan dan keputusan pemerintah pusat.
Muslik menjelaskan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pelaksanaan pembangunan ditangani langsung KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Dalam skema tersebut, pemerintah kabupaten berperan menyiapkan lokasi pembangunan. Sementara fasilitas yang dibangun dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.
Sarana yang disiapkan tidak hanya berupa tempat pendaratan ikan, tetapi juga shelter, pabrik es, kedai pesisir, tempat kuliner, gedung perbekalan nelayan hingga fasilitas pendukung perbaikan alat tangkap.
“Output-nya berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik terkait kenelayanan. Ada shelter, tempat pendaratan ikan, pabrik es, kedai-kedai pesisir, dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Kelengkapan fasilitas tersebut diharapkan menjadikan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat aktivitas perikanan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, kebutuhan nelayan tidak hanya terpusat pada kegiatan pendaratan hasil tangkapan, tetapi juga mencakup penyediaan es, perbekalan melaut hingga aktivitas ekonomi pendukung.
Meski demikian, pelaksanaan pembangunan di sembilan lokasi masih membutuhkan percepatan. Berdasarkan pemantauan terakhir, progres fisik proyek berada pada kisaran 10 hingga 30 persen. Pekerjaan mulai berjalan secara bertahap sejak September hingga Oktober 2026, dengan waktu pelaksanaan yang berbeda di setiap lokasi.
“Kalau kemarin saya melihat, progresnya antara 10 sampai 30 persen. Ada yang mulai September, ada juga Oktober, karena prosesnya tidak seragam,” ungkap Muslik.
Perbedaan waktu dimulainya pekerjaan membuat perkembangan pembangunan di setiap lokasi belum seragam. DKP Kukar berharap seluruh tahapan konstruksi dapat berjalan optimal sehingga fasilitas yang dibangun segera dapat dimanfaatkan masyarakat.
Melalui program ini, pemerintah daerah menargetkan penguatan infrastruktur perikanan di kawasan pesisir maupun perairan umum daratan. Keberadaan fasilitas yang lebih memadai diharapkan dapat menunjang produktivitas nelayan sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sektor perikanan.
