TENGGARONG, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan kapasitas yang ditingkatkan menjadi 2.500 peserta didik. Proyek pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut kini masih menunggu realisasi anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Rinda Desianti, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 7 hektare beserta kelengkapan administrasi yang diperlukan. Dengan kesiapan tersebut, Kukar tinggal menunggu tahapan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau Sekolah Rakyat itu, insyaallah kita sudah siap dari sisi fisik, dari sisi administrasi itu kan sudah siap di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, itu sekitar 7 hektare,” ungkap Rinda di Kantor Bupati Kukar, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, koordinasi dengan Kemensos telah dilakukan untuk membahas rencana pembangunan tersebut. Namun, karena seluruh pembiayaan bersumber dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar belum dapat memastikan waktu dimulainya pekerjaan fisik.
“Kemarin itu saya sudah koordinasi dengan Kemensos. Insyaallah tinggal menunggu, karena anggarannya dari pusat. Kita tunggu saja lagi pembangunannya dari pusat,” katanya.
Dalam perkembangan perencanaan, kapasitas Sekolah Rakyat Muara Badak mengalami peningkatan cukup besar. Dari rencana awal yang hanya menampung 1.500 peserta didik, kini daya tampungnya bertambah menjadi 2.500 siswa.
Perubahan juga terjadi pada desain bangunan. Gedung yang semula dirancang dua lantai kini dikembangkan menjadi empat lantai untuk menyesuaikan peningkatan kapasitas peserta didik.
“Tadinya itu kan kapasitasnya hanya 1.500 orang. Tapi sekarang ini ada kenaikan jadi 2.500 orang. Yang tadinya dua lantai jadi empat lantai,” jelasnya.
Sekolah Rakyat tersebut direncanakan melayani pendidikan mulai jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan 2.
Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Melalui fasilitas pendidikan tersebut, anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak.
Di sisi lain, pelaksanaan program Sekolah Rakyat juga menghadapi persoalan fasilitas di lokasi lain. Rinda mengungkapkan, sebanyak 26 anak asal Kukar sebelumnya direncanakan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat yang berada di Palaran, Samarinda. Namun, keberangkatan mereka hingga kini belum terlaksana akibat keterbatasan pasokan air di sekolah tersebut.
“Kemarin itu ada 26 anak sebenarnya yang tahun ini kami titipkan untuk Sekolah Rakyat yang ada di Palaran. Tapi sampai sekarang masih belum berangkat ke sana dengan alasan bahwa Sekolah Rakyat di Palaran itu punya keterbatasan air,” tuturnya.
Rinda menegaskan, posisi pemerintah kabupaten dalam program tersebut adalah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan di daerah. Sementara keputusan pembangunan, pembiayaan, serta pengembangan kapasitas sekolah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kami cuma sekadar pelaksana saja di tingkat kabupaten dan kota. Tapi di antara kabupaten kota yang lainnya selain Samarinda, kita siap untuk dibangunkan dan anggaran itu semua berasal dari pusat,” pungkasnya.
Dengan lahan sekitar 7 hektare dan administrasi yang telah disiapkan, Pemkab Kukar berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak segera direalisasikan. Peningkatan kapasitas menjadi 2.500 siswa diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kukar.
