Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan sosial. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/).
Dalam amanatnya, Presiden menekankan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila merupakan sistem ekonomi yang religius, berkemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keberlanjutan generasi mendatang.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita,” ujar Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan semata, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta perlindungan terhadap para pekerja.
Menurut Presiden, anak-anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, harus mendapatkan akses gizi yang memadai. Selain itu, petani harus memperoleh pupuk dengan harga yang tepat dan tersedia tepat waktu, sementara nelayan harus mendapatkan akses pasar yang adil serta dukungan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Presiden juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja agar memperoleh kesempatan kerja, penghasilan yang layak, dan jaminan kesejahteraan yang memadai.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia menilai selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam masih banyak mengalir ke luar negeri sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Indonesia.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain,” tegasnya.
Untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan strategis, di antaranya penerapan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, percepatan hilirisasi industri, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Presiden menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional yang mandiri dan berkelanjutan.
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, Presiden kembali mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pembangunan nasional. Menurutnya, Ekonomi Pancasila merupakan jalan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
