TENGGARONG, rilismedia.co — Meningkatkan hasil panen belum cukup untuk menjamin kesejahteraan petani. Kemampuan mengatur pendapatan, menabung, dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat juga menentukan apakah hasil usaha pertanian dapat menopang ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
Persoalan itu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) saat memperingati Hari Tani Nasional di kawasan Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Jumat (25/9).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menekankan pentingnya peningkatan kecakapan finansial bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Menurut dia, petani tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengolah lahan atau meningkatkan produksi. Mereka juga perlu memahami cara mengelola pendapatan agar hasil usaha dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikembangkan untuk kegiatan produktif.
“Petani perlu memiliki kemampuan yang seimbang. Bukan hanya terampil meningkatkan hasil produksi, tetapi juga mampu mengatur pendapatan agar hasil kerja mereka bisa mendukung kehidupan keluarga dan mengembangkan usaha,” ujar Aulia.
Pemerintah daerah pun mendorong keterlibatan sektor perbankan dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, termasuk petani, nelayan, peternak, kelompok wanita tani, petani milenial, dan pemuda tani.
Pendekatan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha memahami pengelolaan keuangan sekaligus memperluas akses terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dorongan Pemkab Kukar itu sejalan dengan persoalan literasi keuangan yang masih dihadapi kelompok masyarakat perdesaan.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Agustus lalu menunjukkan, indeks literasi keuangan kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan berada di angka 59,75 persen.
Angka tersebut berada di bawah indeks literasi keuangan nasional yang mencapai 69,57 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan kelompok tersebut tercatat 87,82 persen, juga lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 93,61 persen.
Data itu memperlihatkan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum selalu diikuti pemahaman yang memadai mengenai produk dan pengelolaannya.
Bagi petani, kemampuan tersebut penting untuk menghadapi karakteristik pendapatan yang cenderung mengikuti musim panen, perubahan harga komoditas, serta kebutuhan modal produksi yang berulang.
Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu memisahkan kebutuhan rumah tangga dari biaya produksi, menyiapkan dana cadangan ketika pendapatan menurun, dan memperhitungkan kemampuan sebelum mengambil pinjaman.
Karena itu, edukasi keuangan idealnya tidak berhenti pada pengenalan produk perbankan. Materi yang diberikan juga perlu menyentuh praktik pencatatan pemasukan dan pengeluaran, perencanaan modal, pengelolaan utang, hingga pemahaman risiko layanan keuangan.
Aulia menyebut penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan membutuhkan kerja sama lintas pihak. Pemerintah daerah, perbankan, organisasi petani, serta pelaku usaha perlu mengambil peran agar dukungan yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami berharap sinergi yang dibangun bisa mendorong perbaikan nilai tukar petani maupun nelayan di Kutai Kartanegara,” katanya.
Pemkab Kukar mengaitkan upaya tersebut dengan program pembangunan Kukar Idaman Terbaik. Di antaranya melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik dan stimulus yang diarahkan bagi 100 ribu petani, peternak, serta nelayan.
Program tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif dan memperkuat kemandirian ekonomi di sektor pangan.
Namun, keberhasilan dukungan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana. Akses yang mudah, persyaratan yang jelas, pendampingan usaha, serta pemahaman terhadap kewajiban pembayaran juga menjadi faktor penting agar pembiayaan benar-benar membantu pelaku usaha.
Bagi petani dengan pendapatan yang bergantung pada musim, perencanaan pembayaran perlu mempertimbangkan siklus produksi dan waktu penerimaan hasil penjualan. Dengan demikian, pembiayaan dapat menjadi instrumen pengembangan usaha, bukan justru menambah tekanan terhadap keuangan keluarga.
Pemkab Kukar berharap kolaborasi pemerintah, perbankan, dan kelompok masyarakat mampu mendorong perbaikan nilai tukar petani maupun nilai tukar nelayan.
Bupati juga menegaskan pentingnya keterbukaan masyarakat terhadap informasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan dan perkembangan usaha. Pemerintah, menurut dia, perlu terus memberikan edukasi agar pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.
“Pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan harus terus ditingkatkan. Karena itu, kami akan mendorong penyebaran informasi dan edukasi agar para pelaku usaha bisa mengikuti perkembangan serta mengambil keputusan keuangan dengan lebih baik,” tutur Aulia.
Tantangan berikutnya adalah memastikan edukasi dan dukungan pembiayaan tersebut menjangkau pelaku usaha hingga tingkat desa serta memberikan manfaat yang dapat diukur. Peningkatan pemahaman keuangan, akses modal yang sesuai, dan keberlanjutan usaha menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat Kukar.
