TENGGARONG,Rilismedia.co – Penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial menjadi tantangan yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Kesbangpol Kutai Kartanegara (Kukar) menilai masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyaring setiap informasi yang diterima sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Bupati Kukar, Kamis (1/10)
Ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan Kesbangpol dalam menghadapi potensi penyebaran informasi hoaks adalah memanfaatkan jejaring yang dimiliki, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kecamatan.
Melalui jejaring tersebut, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
“Imbauannya harus bijak dalam bermedia sosial karena itu penting. Kalau kita bijak di media sosial, maka kita tidak mudah percaya pada berita-berita hoaks atau ujaran kebencian yang beredar di media sosial,” ujarnya.
Menurutnya Rinda, kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi menjadi semakin penting di tengah cepatnya arus informasi melalui berbagai platform digital.
Ia menilai masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa informasi sebelum mempercayai atau meneruskannya kepada orang lain. Sikap tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah informasi palsu dan ujaran kebencian semakin meluas.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa Kesbangpol Kukar saat ini tidak memiliki anggaran untuk melakukan sosialisasi khusus terkait hoaks.
“Anggaran tahun ini tidak ada lagi karena sudah dinolkan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan hoaks bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap sehat.
“Sebenarnya merupakan kewajiban bersama dan bukan hanya pemerintah saja. Bagaimana setiap orang itu harus bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.
