Sanggatta, Rilismedia.co – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Idam Cholid menegaskan layanan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak boleh terhenti meski pemerintah daerah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Idam mengatakan pemangkasan anggaran tidak dapat menjadi alasan untuk menunda pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan kasus mendesak dan berdampak sosial.
“Kalau ada kasus anak, polisi buat surat ke kita, tidak mungkin kita bilang ‘maaf, ada pemotongan anggaran, tidak bisa’. Tidak boleh seperti itu. Kasusnya nanti tidak berjalan,” ujarnya di Sangatta, Kamis (13/11).
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak seharusnya terkena imbas langsung dari kebijakan penghematan pemerintah. Menurut dia, layanan publik, khususnya terkait pendampingan korban kekerasan, harus tetap berjalan karena menyangkut hak dasar warga.
“Kalau berkaitan dengan layanan, itu tidak bisa ditunda. Masyarakat juga tidak mengerti soal potong-potongan anggaran,” katanya.
Untuk memastikan pelayanan tetap berlangsung, Dinas P3A telah menyiapkan strategi penyesuaian internal. Idam menjelaskan, kebijakan efisiensi memberi keleluasaan bagi perangkat daerah untuk mengatur sendiri pos mana yang perlu disesuaikan.
“Pak Bupati tidak mewajibkan mana yang harus dipotong. Yang penting angka efisiensinya tercapai, dan kita mengatur sendiri teknisnya,” ucapnya.
Idam juga menegaskan pentingnya keberlanjutan layanan pendampingan bagi kelompok rentan. Ia menilai, jika layanan tersebut terganggu, hal itu berpotensi menimbulkan keresahan publik.
“Masyarakat tidak mengerti soal anggaran. Kalau layanan terhenti, pasti menimbulkan kegaduhan,” tuturnya.
Ia memastikan Dinas P3A Kutim tetap berkomitmen menjaga prinsip pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan, meski situasi fiskal daerah mengalami pengetatan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap berupaya memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak berjalan optimal tanpa hambatan. (adv/diskominfokutim/syaif)
