Rilismedia.co – Peta politik di DPRD Kalimantan Timur mulai mengerucut terkait wacana penggunaan hak angket. Enam fraksi secara terbuka menyatakan dukungan setelah menggelar rapat konsolidasi pimpinan pada Senin (4/5/2026) di Samarinda.
Konsolidasi tersebut menghasilkan kesepahaman lintas fraksi untuk mendorong hak angket sebagai instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Enam fraksi yang menyatakan sikap yakni Demokrat-PPP, PKS, PAN-NasDem, Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKB. Sementara itu, Fraksi Golkar belum menyatakan bergabung dalam usulan tersebut.
Dukungan mayoritas ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kaltim tengah bergerak menuju penggunaan hak angket, seiring meningkatnya tekanan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Juru Bicara Hak Angket DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan bahwa kesepakatan enam fraksi mencerminkan arah politik dewan yang kian jelas, meskipun masih menunggu tahapan formal.
“Enam fraksi sudah menyatakan sikap mendukung hak angket, sehingga arah politik dewan semakin jelas meski tahapan formal masih menunggu,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa dari sisi administratif, pengajuan hak angket telah memenuhi ketentuan yang berlaku di DPRD.
“Dari sisi administratif, syarat pengajuan sudah terpenuhi karena lebih dari sepuluh anggota dari minimal dua fraksi telah menandatangani,” katanya.
Secara keseluruhan, sebanyak 22 anggota dewan dari enam fraksi telah menandatangani usulan tersebut. Dengan jumlah itu, proses selanjutnya tinggal menunggu pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus).
Banmus nantinya akan menentukan jadwal rapat paripurna, yang menjadi forum pengambilan keputusan terkait pengesahan hak angket sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus).
“Selanjutnya usulan akan dibawa ke Banmus untuk penjadwalan paripurna, sekaligus menentukan apakah hak angket disahkan dan pansus dibentuk,” ujarnya.
Menurut Nurhadi, dorongan penggunaan hak angket tidak lepas dari tekanan publik yang terus menguat. Ia menyebut aspirasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong sikap politik fraksi-fraksi di DPRD Kaltim.
“Ini bagian dari menjawab aspirasi masyarakat yang terus menguat, tidak mungkin dewan mengabaikan massa aksi yang masih bertahan,” tutupnya.
