BUTON – Tokoh masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara, Basiran, melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat.
Dalam surat tersebut, Basiran meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut dan mengembalikan lokasi proyek ke Pulau Buton sebagai daerah penghasil bahan baku utama.
Ia menilai penempatan proyek hilirisasi di luar daerah sumber daya bertentangan dengan semangat pemerataan ekonomi dan tujuan hilirisasi nasional.
“Jangan biarkan Buton hanya mewariskan lubang tambang bagi anak cucu kami, sementara kemegahan industrinya dibangun di tempat lain,” tegas Basiran dalam surat terbukanya.
Basiran juga mengingatkan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tambang Aspal Buton pada 27 September 2022, yang saat itu menegaskan pentingnya menjadikan Buton sebagai pusat industri aspal nasional.
Namun, ia mengaku prihatin karena proyek “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) justru direncanakan berada di Karawang.
Potensi Ketimpangan Ekonomi
Menurut Basiran, keputusan tersebut berpotensi membuat Buton hanya menjadi penyedia bahan mentah, sementara nilai tambah industri, lapangan kerja, dan pendapatan daerah dinikmati wilayah lain.
“Generasi muda Buton selama ini banyak terpaksa merantau ke Papua, Maluku, hingga Kalimantan karena minimnya lapangan pekerjaan di kampung halaman,” ujarnya.
Ia juga menilai alasan efisiensi logistik tidak tepat, mengingat kebutuhan aspal nasional tersebar di berbagai wilayah, terutama Indonesia bagian timur.
Selain itu, posisi geografis Pulau Buton dinilai strategis karena berada di jalur distribusi nasional yang menghubungkan kawasan barat dan timur Indonesia.
Fasilitas Lokal Belum Dimaksimalkan
Basiran turut menyoroti sejumlah fasilitas industri di Buton yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk pabrik milik BUMN dan swasta nasional seperti PT KPA yang kini tidak lagi beroperasi sejak 2025.
Padahal, fasilitas tersebut sebelumnya digunakan untuk produksi aspal ekstraksi yang mendukung pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tenggara hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam penutup suratnya, Basiran meminta pemerintah pusat meninjau kembali lokasi proyek dan mempertimbangkan pembangunan industri di Pulau Buton atau wilayah Sulawesi Tenggara.
“Kami mendukung penuh visi hilirisasi nasional. Namun hilirisasi tanpa keadilan bagi daerah penghasil hanyalah bentuk eksploitasi baru,” tutup Basiran.
