DPRD Samarinda Soroti Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie

Samarinda, Rilismedia.co – Maraknya kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar kembali menjadi sorotan publik. Salah satunya insiden pengeroyokan terhadap seorang siswa sekolah dasar oleh sejumlah pelajar tingkat SMP di Kota Samarinda yang memicu keprihatinan banyak pihak.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai kejadian ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan nilai adab dan karakter kepada peserta didik.

Bacaan Lainnya

“Ini bukan hanya soal akademik. Perundungan mencerminkan krisis karakter. Pendidikan kita harus kembali pada akar: membentuk manusia yang beradab,” ujar Novan, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, pembentukan karakter tidak bisa dibebankan hanya kepada pihak sekolah. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga memiliki peran sentral dalam menciptakan ekosistem sosial yang sehat bagi anak-anak.

“Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bersinergi. Kita tidak bisa membiarkan generasi muda tumbuh tanpa arahan dan pengawasan yang jelas,” tegas politisi muda itu.

Komisi IV, lanjut Novan, akan terus mendorong penguatan program pendidikan karakter di sekolah-sekolah, termasuk membangun kerja sama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif.

“Tidak cukup hanya kurikulum akademik. Kita butuh pendidikan yang menyentuh akhlak, empati, dan tanggung jawab sosial,” ujarnya.

Novan juga menyoroti pola aktivitas remaja di luar jam sekolah, termasuk kebiasaan berkumpul atau nongkrong tanpa pengawasan. Ia menyebut fenomena ini sebagai salah satu pemicu tingginya angka kenakalan remaja.

“Kalau anak-anak dibiarkan bebas hingga malam tanpa pengawasan, risiko munculnya perilaku menyimpang akan terus meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipatif, ia mengusulkan perlunya kajian mendalam terhadap wacana penerapan kebijakan jam malam bagi pelajar. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya akan efektif jika dirumuskan melalui koordinasi lintas sektor.

“Ini bisa jadi solusi, tapi tidak boleh dijalankan sepihak. Harus ada kolaborasi antara aparat keamanan, sekolah, pemerintah daerah, dan tentu saja orang tua,” pungkasnya. (adv/syf)

banner 400x130

Pos terkait