TENGGARONG, Rilismedia.co – Penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya berkaitan dengan pemerataan jumlah pegawai, tetapi juga kecocokan penempatan dengan kebutuhan setiap instansi.
Di tengah persoalan tersebut, DPRD Kukar menawarkan alternatif penempatan hingga 100 PPPK untuk membantu menunjang aktivitas kesekretariatan dan pekerjaan kedewanan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan sejumlah bagian di lingkungan legislatif masih membutuhkan tambahan tenaga. Kekurangan itu terlihat di ruang alat kelengkapan dewan (AKD) hingga ruang kerja anggota DPRD.
Menurutnya, kebutuhan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah apabila terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami kelebihan pegawai atau kesulitan melakukan pemerataan tenaga kerja.
“Kalau misalnya di OPD lain sudah padat dan penataan pegawainya sulit dilakukan, kami di DPRD masih membutuhkan sekitar 100 PPPK. Ini bisa menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan,” ujar Yani, Senin (12/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat dirinya memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar bersama puluhan PPPK dari sejumlah wilayah di Kukar.
Yani menjelaskan, kebutuhan tambahan pegawai bukan semata-mata untuk menampung tenaga yang belum mendapatkan penempatan sesuai harapan. DPRD juga memiliki kebutuhan operasional yang perlu dipenuhi agar pekerjaan setiap bagian dapat berjalan lebih optimal.
Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa distribusi pegawai perlu mempertimbangkan beban kerja dan kebutuhan riil masing-masing instansi.
“Kalau kita lihat di ruang-ruang AKD maupun ruang anggota DPRD, pegawainya masih kurang. Karena itu, kami masih membutuhkan tenaga PPPK untuk membantu pekerjaan di lingkungan DPRD,” jelasnya.
Meski membuka peluang penempatan hingga 100 orang, Yani menyebut realisasinya tetap harus mempertimbangkan ketentuan kepegawaian dan hasil kajian pemerintah daerah.
Pemkab Kukar perlu memetakan kembali kebutuhan tenaga di setiap OPD sebelum menentukan kemungkinan pemindahan atau penempatan pegawai. Dengan demikian, tenaga yang tersedia dapat diarahkan ke instansi yang memang membutuhkan dukungan tambahan.
Yani berharap usulan DPRD tersebut dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam penataan PPPK di Kukar. Menurutnya, persoalan kelebihan pegawai di satu instansi semestinya dapat diselaraskan dengan kebutuhan tenaga di instansi lainnya.
“Silakan dipertimbangkan, kalau memang di OPD lain kondisinya sudah penuh, DPRD masih bisa menampung pegawai yang dibutuhkan. Jadi, kita mencari jalan keluar agar penataan PPPK ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menegaskan, penempatan pegawai harus tetap mengutamakan efektivitas pekerjaan. Ketersediaan tenaga yang merata diharapkan dapat menunjang pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kukar. (Adv)






