TENGGARONG, Rilismedia.co – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan strategi percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Salah satu langkahnya melalui pembinaan dan penguatan sekitar 600 unit perpustakaan yang tersebar di lingkungan pemerintahan, sekolah, hingga desa.
Upaya tersebut dilakukan menyusul capaian IPLM Kukar pada 2025 yang masih berada di angka 12,81 dari skala 100. Pemerintah daerah menargetkan indeks tersebut meningkat menjadi 40 pada 2026, kemudian 60 pada 2027, dan mencapai 80 pada 2029.
Kepala Diarpus Kukar, M. Ridha Darmawan, mengatakan peningkatan IPLM membutuhkan pembenahan menyeluruh, terutama dalam pemenuhan indikator penilaian dan penguatan aktivitas perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi masyarakat.
“Untuk tahun 2026, target kita meningkat menjadi sekitar 40. Selanjutnya, pada tahun 2027, target kami adalah mencapai angka 60. Insyaallah, pada tahun 2029, kami menargetkan capaian sudah mencapai angka 80,” kata Ridha di Pendopo Odah Etam beberapa waktu lalu.
Menurutnya, persoalan literasi di Kukar tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Data historis menunjukkan angka melek aksara masyarakat telah mencapai 98 hingga 99 persen, sedangkan tingkat kegemaran membaca berada di angka 63.
Namun, kemampuan memahami informasi, mengolah pengetahuan, hingga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari masih perlu diperkuat.
“Artinya, masyarakat kita pada dasarnya sudah mampu membaca dan mulai memiliki kegemaran membaca. Akan tetapi, kemampuan untuk memahami informasi secara mendalam, mengolahnya, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Di sisi lain, perubahan instrumen penilaian IPLM turut menjadi tantangan bagi Diarpus. Pengukuran kini membutuhkan dukungan data yang lebih luas, termasuk survei terhadap sekitar 600 unit perpustakaan serta pemenuhan indikator koleksi bahan bacaan dan aktivitas literasi.
Sasaran pendataan tersebut mencakup 25 organisasi perangkat daerah (OPD), 432 sekolah tingkat SD dan SMP, serta 170 desa.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Diarpus mulai mengarahkan pembinaan pada unit-unit perpustakaan yang menjadi objek penilaian. Penguatan tidak hanya menyangkut ketersediaan koleksi buku fisik dan digital, tetapi juga peningkatan layanan serta kegiatan yang mendorong masyarakat memanfaatkan perpustakaan.
Langkah ini diharapkan membuat pembenahan literasi tidak berhenti pada peningkatan angka statistik, tetapi juga mendorong perpustakaan lebih aktif dalam membangun budaya membaca dan memperluas akses pengetahuan masyarakat.
Diarpus Kukar optimistis target peningkatan IPLM dapat dicapai melalui pembinaan berkelanjutan, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan sekolah dan pemerintah desa dalam mengembangkan ekosistem literasi.
