TENGGARONG, Rilismedia.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat validasi data dan administrasi satuan pendidikan sebagai upaya memastikan usulan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah memenuhi persyaratan pemerintah pusat.
Pembenahan tersebut mencakup pemutakhiran kondisi sarana dan prasarana, pemetaan tingkat kerusakan bangunan, kebutuhan ruang kelas baru (RKB), hingga kepastian legalitas lahan sekolah.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan kondisi fisik bangunan bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan sekolah penerima bantuan. Kelengkapan administrasi, khususnya sertifikat dan kejelasan status tanah, juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Menurutnya, pemerintah pusat menerapkan seleksi ketat terhadap sekolah yang diusulkan mengikuti program revitalisasi. Tim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan langsung untuk mencocokkan kondisi bangunan dengan dokumen administrasi yang diajukan.
“Kalau kita mau mendapatkan program revitalisasi, ada tim yang ditunjuk pemerintah pusat untuk turun mengecek sekolah. Administrasinya juga diperiksa, salah satunya terkait sertifikat dan status tanah,” ujarnya saat diwawancarai di Tenggarong beberapa waktu lalu.
Heriansyah menegaskan, persoalan legalitas lahan harus diselesaikan agar tidak menjadi penghambat dalam pengajuan bantuan. Disdikbud Kukar kini berupaya mengidentifikasi sekolah yang masih menghadapi persoalan administrasi, sekaligus menelusuri penyebabnya untuk dicarikan solusi.
“Kalau status tanahnya tidak jelas, pemerintah tidak mau. Maka ini yang kita urai satu per satu, akar masalahnya apa, kemudian kita benahi,” jelasnya.
Selain pembenahan legalitas, Disdikbud Kukar juga melakukan validasi, sinkronisasi, dan rekonsiliasi data pendidikan. Langkah ini dilakukan agar informasi yang menjadi dasar pengajuan program benar-benar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Salah satu instrumen pendataan yang menjadi acuan adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Melalui basis data tersebut, pemerintah memetakan kondisi sarana dan prasarana sekolah, termasuk tingkat kerusakan bangunan yang dikategorikan ringan, sedang, hingga berat.
Pendataan juga mencakup kebutuhan ruang kelas baru serta kekurangan fasilitas penunjang pendidikan lainnya.
“Data ini yang kita clearkan. Misalnya, kondisi sarana dan prasarana yang rusak, apakah ringan, sedang, atau berat. Termasuk kekurangan ruang kelas dan sebagainya. Nantinya pemerintah pusat melakukan verifikasi lapangan,” ungkapnya.
Akurasi data dan kelengkapan dokumen menjadi penting karena hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah pusat dalam menilai kebutuhan setiap satuan pendidikan sebelum menentukan penerima program.
Melalui pembenahan ini, Disdikbud Kukar berharap usulan perbaikan infrastruktur pendidikan dapat disusun lebih akurat, sesuai tingkat kebutuhan, serta tidak terkendala persoalan administrasi.
Pemerintah daerah pun mendorong seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui data dan menuntaskan persoalan legalitas aset sekolah agar kebutuhan rehabilitasi maupun pembangunan fasilitas pendidikan dapat terakomodasi dalam program pemerintah.
