Samarinda — Isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menuai respons penolakan dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Organisasi tersebut menilai kebijakan itu berisiko memperdalam kesenjangan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, menyatakan bahwa dampak kenaikan BBM tidak bisa dipandang sebagai persoalan tunggal di sektor energi. Ia menilai, kebijakan tersebut akan memicu tekanan berlapis pada kehidupan masyarakat.
“Kenaikan BBM itu bukan berdiri sendiri. Efeknya langsung terasa ke harga kebutuhan pokok, ongkos distribusi, sampai kemampuan beli masyarakat yang makin tergerus,” katanya di Samarinda, Sabtu (18/4).
Ia menyoroti kondisi masyarakat pedalaman yang hingga kini masih sangat bergantung pada BBM untuk menopang aktivitas sehari-hari. Mulai dari transportasi hingga distribusi logistik, semuanya masih bertumpu pada ketersediaan bahan bakar.
Menurutnya, keterbatasan akses terhadap energi alternatif membuat warga di pelosok menjadi kelompok paling rentan ketika terjadi gejolak harga BBM.
“Berbeda dengan kota yang mulai beralih ke energi lain, di pedalaman hampir semua aktivitas masih mengandalkan BBM. Kalau harganya naik, dampaknya langsung terasa,” ujarnya.
Selain itu, DAD Kaltim juga menyoroti persoalan lama terkait disparitas harga BBM di wilayah hulu. Keterbatasan distribusi menyebabkan harga di sejumlah daerah terpencil melambung jauh di atas harga resmi.
Di kawasan Wahau, harga BBM bahkan dilaporkan bisa mencapai Rp35 ribu per liter dan meningkat hingga Rp50 ribu ketika pasokan tersendat.
“Kalau harga di kota naik, maka di daerah pedalaman lonjakannya pasti lebih tinggi. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketimpangan, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah penghasil energi nasional. Namun di sisi lain, masyarakat di pedalaman justru harus membeli BBM dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Ini ironi. Daerah penghasil energi, tapi rakyatnya membeli dengan harga tinggi. Artinya ada yang belum beres dalam sistem distribusi,” katanya.
DAD Kaltim pun meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM. Kajian menyeluruh dinilai penting agar keputusan yang diambil tidak semakin membebani masyarakat kecil.
Selain menolak rencana kenaikan, mereka juga mendesak adanya langkah konkret untuk memperbaiki rantai distribusi BBM hingga ke wilayah terpencil, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Sebagai tindak lanjut, DAD Kaltim membuka opsi untuk melakukan audiensi dengan pemerintah guna menyampaikan aspirasi masyarakat adat secara langsung.
“Kami berharap suara masyarakat pedalaman didengar. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memperlebar kesenjangan,” pungkas Viktor.
