Rilismedia.co — Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur mematangkan rencana aksi besar yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026. Aksi tersebut diproyeksikan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi.
Koordinator Lapangan, Erly Sopiansyah, menyampaikan bahwa persiapan terus berjalan melalui pembentukan sejumlah posko sebagai pusat konsolidasi gerakan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat Aliansi, Jalan S. Parman No. 8A, Samarinda, Sabtu (11/4).
“Ini bagian dari konsolidasi. Kami membuka posko untuk menggalang kekuatan dan menyatukan gerakan masyarakat menjelang aksi 21 April,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga kini dua posko utama telah beroperasi, masing-masing berada di kawasan Jalan S. Parman dan Simpang Lembuswana. Posko tersebut difungsikan sebagai titik koordinasi sekaligus penguatan basis massa menjelang hari pelaksanaan.
Menurut Erly, aksi yang akan digelar bukan sekadar mobilisasi biasa, melainkan bentuk akumulasi dari berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang belakangan ini. Sejumlah isu yang disorot di antaranya terkait dugaan praktik nepotisme serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami melihat ada kecenderungan praktik nepotisme. Padahal kekuasaan itu milik masyarakat, bukan milik satu kelompok atau keluarga,” tegasnya.
Selain itu, aliansi juga menilai sejumlah kebijakan daerah tidak selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam aspek efisiensi anggaran. Kondisi tersebut, kata dia, turut memicu polemik di tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaannya nanti, massa direncanakan akan bergerak menuju Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur sebagai titik utama penyampaian aspirasi. Aliansi berharap lembaga legislatif daerah dapat memberikan respons resmi atas tuntutan yang diajukan.
“Kami akan berkumpul di DPRD dan Gubernur. Harapannya ada sikap resmi dari DPRD atas tuntutan yang kami sampaikan,” katanya.
Selain aksi lapangan, aliansi juga menempuh jalur formal dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden, disertai permintaan agar lembaga penegak hukum turut menindaklanjuti berbagai dugaan yang disampaikan.
Erly mengungkapkan, sejauh ini sebanyak 44 organisasi telah bergabung dalam aliansi. Jumlah massa yang diperkirakan hadir mencapai lebih dari 4.000 orang dan masih berpotensi bertambah.
Menanggapi isu yang mengaitkan aksi dengan dinamika politik pasca-Pilkada 2024, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak memiliki kaitan dengan kepentingan politik tertentu.
“Pilkada sudah selesai. Ini bukan soal kubu menang atau kalah, tapi soal kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada,” ujarnya.
Ia juga menyebut, sebagian peserta aksi justru berasal dari kelompok yang sebelumnya mendukung pemerintah, namun kini memilih bersuara karena merasa tidak puas.
Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memastikan aksi 21 April akan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.
“Ini suara masyarakat. Kami ingin pemerintah mendengar dan merespons secara serius,” pungkas Erly.
