TENGGARONG, Rilismedia.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengapresiasi kinerja tim pemadam kebakaran (Damkar) serta seluruh relawan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar juga berupaya melengkapi peralatan yang masih dibutuhkan untuk memperkuat penanganan kebakaran.
Aulia mengatakan, penanganan karhutla di Kukar sejauh ini berjalan cukup baik. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam merespons kejadian kebakaran.
Di tengah upaya pemerintah mengendalikan kebakaran, Kukar tercatat sebagai salah satu wilayah dengan dampak karhutla terluas di Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2026.
Ia menilai kecepatan respons petugas dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting agar kebakaran tidak meluas.
“Manajemen kita terkait karhutla ini cukup baik. Tidak ada api yang lebih dari 24 jam. Kemarin hanya satu kejadian dan itu bisa kita tangani,” ujar Aulia dalam wawancara, Senin (26/10).
Meski demikian, pemerintah daerah masih berupaya memenuhi kebutuhan peralatan yang diperlukan petugas di lapangan. Menurut Aulia, kesiapan sarana pemadaman perlu terus diperkuat untuk menghadapi potensi kebakaran berikutnya.
“Kita di Kutai Kartanegara mempertahankan manajemen yang baik, kerja keras teman-teman Damkar dengan seluruh jajaran, dan kita sekali lagi berupaya memenuhi peralatan-peralatan yang masih kurang yang dibutuhkan tim kita untuk proses penanganan karhutla,” katanya.
Tantangan penanganan karhutla di Kukar tergambar dalam data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.
Berdasarkan laporan BPBD Kaltim pada 24 Oktober 2026, akumulasi karhutla di Kaltim sejak awal tahun hingga 22 Oktober mencapai 2.342 kejadian, dengan luas area terdampak 9.327,23 hektare.
Dari jumlah tersebut, Kukar menjadi daerah dengan luasan terdampak terbesar, yakni 2.884 hektare dari 418 kejadian. Sementara itu, Kabupaten Paser mencatat frekuensi kejadian tertinggi, dengan 615 insiden dan luas terdampak 1.753,03 hektare.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla di Kukar tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul. Kesiapsiagaan personel, ketersediaan peralatan, pemantauan titik panas, dan pencegahan di kawasan rawan juga menjadi bagian penting dari pengendalian kebakaran.
Sebelumnya, BPBD Kukar melaporkan penanganan karhutla di kawasan perkebunan Jalan Bukit Bengkinang, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, pada September 2026.
Kebakaran di kawasan lahan mineral tersebut diperkirakan meliputi sekitar 50 hektare. Penanganannya melibatkan BPBD Kukar, tim gabungan, serta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui operasi pemadaman udara menggunakan helikopter dan operasi modifikasi cuaca.
BPBD Kukar juga menyebut angin kencang dan medan yang curam menjadi kendala dalam proses pemadaman. Penyebab kebakaran saat itu masih dalam penelusuran.
Upaya pengendalian karhutla di Kukar juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Pada Agustus 2026, Pemkab Kukar menggelar rapat koordinasi tim terpadu penanggulangan dampak karhutla yang melibatkan unsur pemerintah daerah, BPBD, Damkarmatan, TNI, Polri, camat, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan, penanganan, dan pengendalian dampak kebakaran di wilayah Kukar.
Di tingkat provinsi, BPBD Kaltim juga terus memperkuat koordinasi penanganan karhutla di sepuluh kabupaten dan kota. Dalam laporan ANTARA pada 6 Oktober 2026, luas terdampak karhutla di Kaltim sejak 1 Agustus hingga 5 Oktober tercatat mencapai sekitar 7.952 hektare, dengan Kukar menjadi wilayah yang mengalami dampak terluas.
Aulia menegaskan, Pemkab Kukar akan terus berupaya menjaga kesiapan tim pemadam dan memenuhi kebutuhan peralatan yang masih kurang. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung respons yang cepat sekaligus menekan risiko meluasnya kebakaran.
Besarnya luasan karhutla yang tercatat di Kukar menjadi pengingat bahwa keberhasilan memadamkan api dalam waktu singkat perlu berjalan beriringan dengan penguatan pencegahan dan kesiapan menghadapi kejadian berikutnya.
