JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) keluar dari pola bisnis yang berjalan sendiri-sendiri. Salah satu langkahnya ditempuh PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding(MoU) dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).
Kesepakatan itu diteken pada Kamis, 20 Agustus 2026, di kantor PKT, Jakarta. Direktur Utama PT BKS Nidya Listiyono mengatakan kerja sama tersebut menjadi pintu masuk bagi BUMD Kaltim untuk membangun hubungan bisnis dengan perusahaan milik negara.
Menurut Nidya, penandatanganan MoU tersebut tidak berhenti pada seremoni. BKS bersama PKT akan menjajaki sejumlah peluang kerja sama yang dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua perusahaan sekaligus membuka potensi tambahan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim.
“Insyaallah dalam waktu yang tidak lama kita akan eksekusi beberapa kerja sama yang mungkin bisa kita jajaki,” kata Nidya.
Penandatanganan MoU itu turut disaksikan langsung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Dari pihak PKT hadir Direktur Utama PKT Rafli Yandra bersama Komisaris H. Azis Samual.
Nidya menyebut kehadiran gubernur menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya BUMD memperluas jejaring usaha. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjadi regulator, tetapi juga perlu membuka akses agar perusahaan daerah dapat masuk ke ruang bisnis yang lebih luas.
“Atas nama PT Bara Kaltim Sejahtera dan sebagai Ketua Forum Komunikasi BUMD Kaltim, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah mendampingi dan membukakan jalan kepada BUMD untuk bisa berkolaborasi dengan perusahaan swasta maupun BUMN,” ujar Nidya.
Ia berharap langkah BKS tidak menjadi kerja sama yang berdiri sendiri. BUMD lain di Kaltim, kata dia, perlu segera mengikuti langkah tersebut dengan mencari mitra dan peluang usaha yang memiliki prospek ekonomi.
Sebagai Ketua Forum Komunikasi BUMD Kaltim, Nidya mengatakan dirinya akan mendorong perusahaan daerah agar lebih agresif membangun kerja sama bisnis. Orientasinya bukan sekadar memperbesar aktivitas perusahaan, melainkan memastikan keberadaan BUMD memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah.
“Kita berharap BUMD lain juga akan segera menyusul. Saya selalu mendorong semua BUMD untuk membuka kerja sama dan bisa berbisnis sehingga mendapatkan PAD untuk Kaltim,” katanya.
Pesan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Kaltim. Menurut Nidya, Rudy meminta seluruh BUMD mempercepat langkah bisnis dan tidak melewatkan peluang yang tersedia.
BUMD, kata dia, dituntut lebih adaptif dalam membaca peluang usaha agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kaltim juga disebut siap memberikan dukungan terhadap upaya tersebut.
Di sisi lain, Nidya mengapresiasi manajemen PKT yang membuka ruang kerja sama dengan BUMD Kaltim, khususnya BKS. Ia berharap kolaborasi serupa dapat berkembang dengan perusahaan BUMN maupun swasta lain yang beroperasi di Kalimantan Timur.
“Pemprov juga akan menyupport kegiatan-kegiatan BKS dan seluruh perusahaan lainnya yang bisa bekerja sama dengan BUMD dan bisa bersinergi,” ujarnya.
Bagi BKS, MoU dengan PKT menjadi salah satu langkah untuk memperluas ruang gerak perusahaan daerah. Bagi Pemprov Kaltim, kerja sama semacam ini sekaligus menjadi ujian apakah BUMD mampu mengubah jejaring bisnis menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Nidya menegaskan sinergi antara pemerintah, BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta perlu terus dibuka. Tujuan akhirnya, kata dia, bukan hanya keuntungan perusahaan, tetapi juga memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan.
“Sinergitas pemerintah, BUMD, BUMN dan perusahaan swasta lainnya yang ada di Kaltim bisa terus dibuka dan dilaksanakan dalam rangka menambah pendapatan asli daerah Kaltim untuk mendukung pembangunan Kalimantan Timur,” kata Nidya.
