Kutai Timur, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menghadapi tekanan fiskal berat menyusul proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, yang diperkirakan hanya mencapai Rp 4,8 triliun.
Angka ini menandai penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya, dan menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan layanan publik.
Penurunan APBD ini tidak berdiri sendiri, dan Kutim sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pergerakannya fluktuatif.
Kondisi pasar global, harga batu bara, hingga kebijakan nasional turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun.
Bagi Pemkab Kutim, proyeksi ini mengharuskan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas serta efisiensi di berbagai lini.
Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rizali Hadi, menjelaskan bahwa penurunan APBD dapat berdampak luas pada berbagai pos belanja daerah.
Namun Pemkab berkomitmen, agar pelayanan publik dan program prioritas tidak mengalami pemangkasan drastis.
“Kita sedang menghadapi kondisi fiskal yang tidak mudah, dan APBD 2026 diprediksi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita harus melakukan strategi efisiensi dan penyesuaian anggaran,” kata Rizali belum lama ini.
Salah satu dampak terbesar yang diwaspadai, adalah potensi berkurangnya kemampuan daerah dalam mendanai belanja pegawai, belanja operasional, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur.
TAPD terus melakukan penghitungan ulang, agar belanja yang bersifat wajib tetap berjalan tanpa mengganggu program pelayanan masyarakat.
“Kondisi ini memaksa Kita berhati-hati dalam menata ulang struktur anggaran 2026, dan semua harus dihitung kembali dan disesuaikan dengan kemampuan riil daerah,” ujar Rizali.
Meski tekanan fiskal cukup berat, Pemkab Kutim menegaskan tetap menjaga arah pembangunan daerah agar tidak bergerak mundur.
Evaluasi menyeluruh terus dilakukan agar program prioritas tetap berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Yang jelas, Kita pastikan Kutim tetap berjalan pada jalur pembangunan meski dalam kondisi APBD yang menurun,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo Kukar/Andika)
