TENGGARONG, Rilismedia.co — Keterbatasan anggaran membuat Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus lebih selektif dalam menentukan peserta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata. Pelatihan dan sertifikasi profesi diarahkan kepada pelaku yang aktif bekerja agar kompetensi yang diperoleh dapat langsung diterapkan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Dispar Kukar menjaga keberlanjutan pembinaan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Alih-alih sekadar mengejar jumlah peserta, dinas berupaya memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan destinasi maupun usaha pariwisata.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Kukar, Sadli, mengatakan program sertifikasi profesi masih menjadi perhatian. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
“Kami tetap berupaya menghadirkan program sertifikasi bagi pelaku pariwisata. Hanya saja, jumlah dan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Sadli.
Menurut dia, keterbatasan pembiayaan berpengaruh terhadap jumlah pelaku wisata yang dapat difasilitasi. Karena itu, Dispar Kukar mempertimbangkan aktivitas, kebutuhan kompetensi, serta kesesuaian bidang pekerjaan calon peserta sebelum menetapkan penerima program.
Langkah tersebut penting mengingat biaya sertifikasi profesi tidak sedikit. Program ini perlu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan pengakuan kompetensi sesuai pekerjaan yang dijalankan, sehingga hasilnya tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
“Peserta harus dipilih berdasarkan bidang pekerjaan dan aktivitas mereka. Dengan begitu, kompetensi yang diperoleh melalui sertifikasi benar-benar bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari,” jelasnya.
Pembinaan SDM pariwisata di Kukar tidak hanya bertumpu pada sertifikasi. Dispar juga menyelenggarakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan destinasi dan layanan kepada wisatawan.
Materi yang diberikan mencakup pengelolaan homestay, keamanan dan keselamatan di objek wisata, kebersihan, hingga tata kelola destinasi. Berbagai bidang tersebut dinilai penting untuk mendukung kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kesiapan pelaku wisata dalam mengelola potensi daerah.
Sadli menjelaskan, pendekatan berbasis kebutuhan lapangan diharapkan membuat materi pelatihan lebih mudah diterapkan. Pelaku wisata tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memiliki bekal untuk memperbaiki praktik pengelolaan di tempat masing-masing.
Dispar Kukar turut membuka kesempatan bagi peserta untuk mempelajari pengelolaan destinasi di daerah lain. Kegiatan tersebut menjadi sarana membandingkan praktik pengembangan wisata sekaligus mencari pendekatan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik destinasi di Kukar.
“Pembelajaran ke daerah lain seharusnya menghasilkan sesuatu yang bisa diterapkan setelah peserta kembali. Pengalaman tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dan pengembangan pengelolaan destinasi di tempat mereka bekerja,” kata Sadli.
Namun, keberhasilan program semacam ini pada akhirnya tidak cukup diukur dari terselenggaranya pelatihan atau kunjungan. Penerapan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan perubahan kualitas pelayanan menjadi bagian penting untuk melihat manfaat pembinaan.
Dalam pelaksanaan program sebelumnya, Dispar Kukar bekerja sama dengan Jana Dharma Indonesia (JDI) Yogyakarta dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Program serupa masih diupayakan untuk kembali dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah.
Bagi sektor pariwisata, penguatan SDM menjadi salah satu unsur penting dalam membangun daya saing destinasi. Potensi alam dan budaya perlu didukung kemampuan pengelola dalam menjaga kebersihan, memberikan pelayanan, mengutamakan keselamatan, serta mengelola usaha secara profesional.
Karena itu, penentuan sasaran program menjadi penting. Sertifikasi perlu menjangkau pekerja yang sesuai dengan bidang kompetensinya, sementara pelatihan harus menjawab persoalan nyata yang dihadapi pengelola destinasi dan pelaku usaha.
Sadli menegaskan, tujuan pembinaan tidak sebatas meningkatkan jumlah tenaga pariwisata yang memiliki sertifikat. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh peserta juga harus memberikan manfaat bagi pengembangan sektor pariwisata di wilayah masing-masing.
“Yang ingin kami dorong bukan hanya kepemilikan sertifikat, melainkan peningkatan kemampuan dan pengalaman pelaku wisata agar bisa menunjang pengelolaan destinasi serta usaha pariwisata di Kukar,” tutupnya.
Ke depan, tantangan Dispar Kukar adalah menjaga agar program peningkatan kapasitas tetap berjalan efektif meski anggaran terbatas. Seleksi peserta yang tepat perlu diikuti evaluasi setelah pelatihan, sehingga manfaat pembinaan dapat diukur melalui peningkatan kompetensi dan kualitas pengelolaan pariwisata.
